JAKARTA, AMNN.CO.ID – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, melaporkan capaian kinerja dan realisasi anggaran Kementerian ATR/BPN Tahun Anggaran 2026 hingga Triwulan I dalam Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi II DPR RI, Selasa (31/3/2026).
Dalam paparannya di Gedung Nusantara, Jakarta, Nusron menyampaikan realisasi anggaran kementeriannya hingga akhir Maret 2026 telah mencapai 20,10 persen. Ia menyatakan optimistis capaian tersebut akan terus meningkat seiring percepatan pelaksanaan berbagai program strategis di lapangan.
“Realisasi anggaran hingga akhir Maret 2026 telah mencapai 20,10 persen. Kami optimistis capaian ini akan terus meningkat seiring percepatan pelaksanaan program strategis di lapangan,” ujarnya.
Selain itu, Nusron juga memaparkan progres pelaksanaan Program Strategis Nasional (PSN) di sektor pertanahan. Beberapa program yang telah menunjukkan perkembangan antara lain pengukuran bidang tanah melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), penyusunan peta bidang tanah, serta penanganan sengketa dan konflik pertanahan.
Meski demikian, ia mengakui masih terdapat sejumlah kegiatan yang belum terealisasi. Namun, menurutnya hal tersebut bukan karena hambatan, melainkan masih dalam tahap persiapan teknis dan administratif agar pelaksanaannya tepat sasaran.
“Kami memastikan bahwa kegiatan yang belum terealisasi saat ini bukan mengalami hambatan, melainkan masih dalam tahap persiapan teknis dan administratif,” jelas Nusron.
Untuk mendorong pencapaian target, Nusron menekankan pentingnya dukungan dari berbagai pihak, khususnya Komisi II DPR RI, agar pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2026 dapat berjalan optimal dan tepat waktu.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Zulfikar Arse Sadikin, meminta Kementerian ATR/BPN terus mengoptimalkan kinerja pada triwulan berikutnya. Ia menegaskan seluruh program dan anggaran harus berorientasi pada manfaat nyata bagi masyarakat.
“Kami meminta agar seluruh program dan anggaran tahun 2026 berorientasi pada outcome dan impact nyata bagi masyarakat, serta memastikan kepatuhan pelaksanaan belanja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,” tegasnya.
Dalam rapat tersebut, Menteri ATR/Kepala BPN turut didampingi Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan, serta dihadiri sejumlah pejabat pimpinan tinggi madya dan pratama di lingkungan Kementerian ATR/BPN.
