Sertipikat Tanah Hilang? Pemilik Wajib Mengucapkan Sumpah untuk Mengurus Penerbitan Pengganti

- Penulis Berita

Minggu, 22 November 2026 - 11:23

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

JAKARTA, AMNN.CO.ID – Masyarakat yang kehilangan sertipikat tanah tidak perlu khawatir. Pemegang hak dapat mengajukan permohonan penerbitan sertipikat pengganti melalui Kantor Pertanahan (Kantah) dengan mengikuti prosedur yang telah ditetapkan.

Salah satu tahapan penting dalam proses tersebut adalah pengambilan sumpah oleh pemegang hak di hadapan Kepala Kantor Pertanahan atau pejabat yang ditunjuk. Ketentuan ini sebagaimana diatur dalam Pasal 59 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah (Dirjen PHPT) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Asnaedi, menjelaskan bahwa pengambilan sumpah merupakan bentuk pertanggungjawaban hukum pemohon atas kebenaran informasi mengenai kehilangan sertipikat tanah.

“Pengambilan sumpah merupakan bentuk pertanggungjawaban hukum pemohon atas kebenaran keterangan mengenai kehilangan sertipikat. Tahapan ini penting untuk meminimalkan risiko penyalahgunaan sekaligus memberikan perlindungan hukum bagi pemegang hak dan pihak lain yang berkepentingan,” jelas Asnaedi di Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Senin (18/11/2026).

Menurut Asnaedi, mekanisme tersebut diperlukan untuk mengantisipasi adanya permohonan penerbitan sertipikat pengganti yang didasarkan pada keterangan tidak benar. Salah satu contohnya, sertipikat dinyatakan hilang, padahal dokumen tersebut masih berada dalam penguasaan pihak lain berdasarkan hubungan hukum tertentu.

BACA JUGA:  Roya Layanan Lima Menit, Penghapusan Hak Tanggungan di Semarang Selesai dalam Hitungan Menit

Selain pengambilan sumpah, penerbitan sertipikat pengganti karena hilang juga harus melalui tahapan pengumuman. Langkah ini bertujuan memberikan kesempatan kepada pihak lain yang berkepentingan untuk menyampaikan keberatan.

Sesuai ketentuan, keberatan dapat diajukan dalam jangka waktu 30 hari sejak pengumuman diterbitkan. Apabila terdapat keberatan yang dinilai beralasan, hal tersebut dapat menjadi dasar penolakan permohonan penerbitan sertipikat pengganti.

Asnaedi menegaskan bahwa kehilangan dokumen fisik sertipikat tanah tidak serta-merta menghapus hak seseorang atas tanah tersebut. Penerbitan sertipikat pengganti pada dasarnya bertujuan menyediakan kembali dokumen tanda bukti hak yang sah dengan tetap memperhatikan data pendaftaran tanah serta hak dan kepentingan pihak lain.

Tidak hanya karena hilang, sertipikat pengganti juga dapat diterbitkan apabila dokumen mengalami kerusakan, misalnya akibat serangan rayap, kebakaran, maupun banjir. Proses penerbitannya dilakukan dengan memenuhi persyaratan sesuai kondisi sertipikat yang dimiliki.

Sementara itu, bagi pemegang Sertipikat Elektronik yang kehilangan salinan cetaknya, masyarakat tidak perlu khawatir. Pasalnya, data sertipikat tetap tersimpan dalam sistem pendaftaran tanah sehingga pemegang hak dapat mengakses atau memperoleh kembali salinannya sesuai dengan ketentuan layanan Sertipikat Elektronik.

BACA JUGA:  Nusron Targetkan 2.000 Sertipikat Korban Bencana di Aceh Tamiang Rampung Akhir 2026

Untuk itu, Asnaedi mengimbau masyarakat yang kehilangan atau memiliki sertipikat tanah dalam kondisi rusak agar segera mengurus penerbitan sertipikat pengganti melalui Kantor Pertanahan setempat.

“Jangan ragu mengurus sendiri sertipikat tanah. Kementerian ATR/BPN menyediakan layanan resmi untuk membantu masyarakat memperoleh kepastian dan perlindungan hukum atas hak tanahnya,” pungkas Asnaedi.

Berita Terkait

Bayar PBB Bukan Bukti Kepemilikan Tanah, Masyarakat Diimbau Pastikan Legalitas Sertipikat
PPAT Kini Rasakan Manfaat Geotagging dalam Program PERINTIS 10 Hari
ATR/BPN Dorong Masyarakat Manfaatkan Sentuh Tanahku untuk Lindungi Aset Pertanahan
ATR/BPN Perkuat Koordinasi Percepatan Pendaftaran Tanah Ulayat di Papua Barat dan Papua Barat Daya
Irjen ATR/BPN Tekankan Integritas Aparatur, Pelayanan Pertanahan Harus Bebas Calo dan Pungli
ATR/BPN Siapkan Dukungan Operasional BRAN, Targetkan Mulai Beraktivitas pada 2027
ATR/BPN Tekankan Pendampingan Masyarakat Adat dalam Pengadministrasian Tanah Ulayat
ATR/BPN Terima Dua Rekomendasi Kebijakan dari Kemenko Kumham Imipas

Berita Terkait

Minggu, 22 November 2026 - 12:15

Bayar PBB Bukan Bukti Kepemilikan Tanah, Masyarakat Diimbau Pastikan Legalitas Sertipikat

Minggu, 22 November 2026 - 12:09

PPAT Kini Rasakan Manfaat Geotagging dalam Program PERINTIS 10 Hari

Minggu, 22 November 2026 - 12:01

ATR/BPN Dorong Masyarakat Manfaatkan Sentuh Tanahku untuk Lindungi Aset Pertanahan

Minggu, 22 November 2026 - 11:53

ATR/BPN Perkuat Koordinasi Percepatan Pendaftaran Tanah Ulayat di Papua Barat dan Papua Barat Daya

Minggu, 22 November 2026 - 11:46

Irjen ATR/BPN Tekankan Integritas Aparatur, Pelayanan Pertanahan Harus Bebas Calo dan Pungli

Minggu, 22 November 2026 - 11:31

ATR/BPN Tekankan Pendampingan Masyarakat Adat dalam Pengadministrasian Tanah Ulayat

Minggu, 22 November 2026 - 11:23

Sertipikat Tanah Hilang? Pemilik Wajib Mengucapkan Sumpah untuk Mengurus Penerbitan Pengganti

Minggu, 22 November 2026 - 11:17

ATR/BPN Terima Dua Rekomendasi Kebijakan dari Kemenko Kumham Imipas

Berita Terbaru

error: Content is protected !!