BANDAR LAMPUNG, AMNN.CO.ID – Penerapan kewajiban pengecekan langsung ke lapangan untuk pengambilan data geotagging dalam program Peralihan Hak Terintegrasi (PERINTIS) 10 Hari sempat menjadi tantangan bagi sejumlah Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Namun, setelah beberapa bulan menjalankan mekanisme tersebut, para PPAT mulai merasakan manfaatnya dalam mendukung proses peralihan hak atas tanah.
Penerapan geotagging dinilai memberikan dampak positif, terutama dalam memastikan kesesuaian antara kondisi fisik bidang tanah di lapangan dengan data pertanahan yang tercatat.
Salah satu staf PPAT di Lampung, Herlina, mengungkapkan bahwa pada awal penerapannya, kewajiban melakukan pengecekan langsung ke lokasi tanah sempat membuatnya terkejut. Pasalnya, sebelum kebijakan tersebut diberlakukan, pengecekan lapangan umumnya hanya dilakukan pada bidang tanah yang terindikasi mengalami tumpang tindih (overlap).
“Di awal implementasi memang kaget ya. Kalau sebelumnya kita tidak semua proses peralihannya ke lapangan, biasanya untuk tanah yang overlap saja. Jadi, waktu awal-awal diterapkan, iya kaget, pengecekan harus ke lapangan dulu,” ungkap Herlina saat ditemui di Kantor Pertanahan (Kantah) Kota Bandar Lampung, Rabu (18/11/2026).
Seiring berjalannya waktu, Herlina mulai terbiasa dengan mekanisme tersebut. Ia menilai pengecekan langsung ke lapangan justru memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai kondisi fisik serta titik lokasi bidang tanah yang menjadi objek peralihan hak.
“Menurut saya, lebih banyak positifnya penerapan geotagging ini,” tuturnya.
Pengalaman serupa disampaikan Eka Chandre (34), PPAT di Kota Bandar Lampung. Ia mengakui bahwa kewajiban mendatangi lokasi bidang tanah secara langsung pada awalnya terasa cukup merepotkan. Namun, setelah memahami sistem dan prosedur yang berlaku, ia tidak lagi menemukan kendala berarti.
“Di awal memang sempat merasa agak ribet, tapi setelah dipelajari, kita pahami sistemnya, alhamdulillah saya merasa tidak ada kendala setelah kita tahu prosedur dan tata caranya,” ujarnya.
Kini, Eka justru menilai penerapan geotagging memberikan manfaat besar dalam menjaga kesesuaian antara kondisi fisik tanah di lapangan dan data yang tercantum dalam sertipikat. Menurutnya, langkah tersebut penting untuk meminimalkan risiko tumpang tindih bidang tanah maupun ketidaksesuaian data pertanahan.
“Makin ke sini saya merasa manfaatnya sangat-sangat kelihatan,” pungkasnya.
Sebagai informasi, PPAT wajib melakukan pengecekan sertipikat melalui Kantor Pertanahan (Kantah) di wilayah tempat bidang tanah berada. Pengecekan tersebut bertujuan memastikan kesesuaian data pada sertipikat yang menjadi objek peralihan hak dengan data yang tersimpan dalam pangkalan data Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).
Melalui program PERINTIS 10 Hari, Kementerian ATR/BPN menargetkan percepatan penyelesaian proses peralihan hak atas tanah dalam waktu maksimal 10 hari. Target tersebut mencakup penyelesaian proses di Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) atau instansi pemerintah daerah yang mengelola pendapatan daerah maksimal tiga hari, proses di PPAT maksimal dua hari, serta proses di Kantor Pertanahan maksimal lima hari.
Dengan penerapan geotagging, proses peralihan hak tidak hanya diharapkan berlangsung lebih cepat, tetapi juga semakin akurat dan memberikan kepastian terhadap kesesuaian data pertanahan.




