JAKARTA, AMNN.CO.ID – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mulai mempersiapkan dukungan operasional bagi Badan Reforma Agraria Nasional (BRAN) yang baru disahkan pada 1 Oktober 2026. Persiapan tersebut dilakukan agar BRAN dapat mulai menjalankan aktivitas kelembagaannya pada 2027.
Persiapan itu dibahas dalam pertemuan antara Kementerian ATR/BPN dan perwakilan BRAN yang dipimpin Sekretaris Jenderal (Sekjen) ATR/BPN, Dalu Agung Darmawan, di Kantor Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Rabu (18/11/2026).
Dalam pertemuan tersebut, kedua pihak membahas sejumlah kebutuhan mendasar untuk mendukung operasional BRAN, mulai dari sumber daya manusia (SDM), anggaran, infrastruktur, hingga kelengkapan perkantoran.
“Rencananya, tahun ini persiapan BRAN sudah mulai dilakukan sehingga pada 2027 aktivitasnya dapat berjalan. Karena itu, kami membahas sejumlah kebutuhan mendasar, mulai dari sumber daya manusia, anggaran, hingga infrastruktur dan kelengkapan kantor,” ujar Dalu Agung Darmawan.
Sebagai bentuk dukungan, Kementerian ATR/BPN berencana menugaskan sejumlah personel untuk membantu proses persiapan operasional BRAN. Dukungan tersebut meliputi aspek sumber daya manusia, kelembagaan, serta substansi yang dibutuhkan dalam pembentukan dan pelaksanaan tugas BRAN.
Selain itu, Kementerian ATR/BPN bersama BRAN akan berkoordinasi dengan kementerian terkait guna memenuhi berbagai kebutuhan kelembagaan tersebut. Sementara itu, pemenuhan kebutuhan infrastruktur dan perlengkapan kantor akan ditindaklanjuti melalui koordinasi sumber daya agar dapat disiapkan sesuai kebutuhan.
Dalu Agung menegaskan, sinergi dan dukungan antarlembaga menjadi hal penting dalam memastikan seluruh kebutuhan BRAN dapat terpenuhi sebelum lembaga tersebut mulai beroperasi.
“Kami sepakat untuk saling mengisi dan membantu. Harapannya, pembagian peran dan dukungan antarpihak ini dapat membuat seluruh kebutuhan BRAN dipersiapkan dengan baik,” tutupnya.
Melalui koordinasi tersebut, Kementerian ATR/BPN berharap proses persiapan kelembagaan BRAN dapat berjalan optimal sehingga lembaga tersebut siap menjalankan tugas dan fungsinya pada 2027.




