SORONG, AMNN.CO.ID – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menekankan pentingnya pendampingan terhadap masyarakat hukum adat (MHA) sebelum pelaksanaan identifikasi subjek dan objek tanah ulayat. Pendampingan tersebut diperlukan agar masyarakat memahami hak, kewajiban, serta tahapan pengadministrasian dan pendaftaran tanah ulayat.
Hal tersebut disampaikan Staf Ahli Bidang Reformasi Birokrasi, Deni Santo, dalam kegiatan Diseminasi Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 14 Tahun 2024 serta Dialog di Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya yang berlangsung di Kota Sorong, Selasa (17/11/2026).
Deni menjelaskan, berdasarkan Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 14 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Administrasi Pertanahan dan Pendaftaran Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat, terdapat tiga tahapan utama dalam pengadministrasian tanah ulayat. Ketiganya meliputi inventarisasi dan identifikasi, pengukuran dan pemetaan, serta pencatatan dan penerbitan salinan daftar tanah ulayat.
Menurutnya, sebelum memasuki tahapan tersebut, masyarakat hukum adat perlu mendapatkan pendampingan melalui kegiatan pra-partisipatif. Langkah ini bertujuan memastikan masyarakat memahami program pengadministrasian tanah ulayat, termasuk hak dan kewajiban mereka sebagai masyarakat hukum adat.
“MHA membutuhkan kegiatan pra-partisipatif agar dapat memahami program ini. Mereka perlu didampingi sampai benar-benar mengerti hak dan kewajibannya. Sebab, kesepakatan MHA menjadi langkah awal yang penting dalam memulai tahap pertama kegiatan pengadministrasian tanah ulayat,” ujar Deni.
Ia menambahkan, proses pra-identifikasi dilakukan melalui musyawarah masyarakat adat dengan pendampingan untuk mengenali wilayah adat, tanah ulayat, serta objek-objek yang berada di dalamnya.
Deni menerangkan, pengakuan terhadap keberadaan masyarakat hukum adat perlu didasarkan pada terpenuhinya unsur subjek, objek, serta hubungan hukum antara masyarakat adat dan wilayah atau tanah ulayatnya.
Selain itu, tahapan pra-identifikasi juga menjadi ruang dialog untuk mengidentifikasi lebih awal berbagai persoalan yang berpotensi muncul terkait tanah adat. Dengan demikian, permasalahan yang ada dapat dibahas dan dicarikan penyelesaiannya sebelum proses pengadministrasian dilaksanakan.
Pendampingan tersebut juga diharapkan membantu masyarakat memahami proses pencatatan hak-hak adat maupun nilai-nilai adat yang telah hidup dan berkembang di wilayah mereka.
“Harus dipastikan bahwa masyarakat sampai pada kesepakatan dan keputusan untuk mengikuti kegiatan ini. Dengan begitu, pada tahap pertama nanti, pemerintah daerah akan lebih mudah melakukan identifikasi karena masyarakat sudah sepakat dan memiliki peta indikasi terkait nilai-nilai adat serta tanah ulayatnya,” jelas Deni.
Pada kesempatan yang sama, Staf Khusus Menteri Bidang Reforma Agraria, Rezka Oktoberia, menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian besar terhadap pengelolaan pertanahan dan tata ruang. Pengelolaan tersebut diharapkan dapat berjalan secara adil dan berkelanjutan, termasuk dalam upaya pengadministrasian dan pendaftaran tanah ulayat masyarakat hukum adat.
Rezka menegaskan, pelaksanaan program tersebut membutuhkan kolaborasi berbagai pihak serta dialog untuk menyamakan persepsi, khususnya dalam penerapannya di lapangan.
“Kegiatan pengadministrasian dan pendaftaran tanah ulayat ini membutuhkan kerja bersama dan dialog untuk menyamakan persepsi, termasuk bagaimana pelaksanaannya di lapangan,” ujarnya.
Kegiatan tersebut turut diisi dengan sambutan Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Papua Barat, Keliopas Fenitiruma. Hadir pula Kepala Kanwil BPN Provinsi Papua, Roy Eduard Fabian Wayoi, jajaran Kepala Kantor Pertanahan di Provinsi Papua Barat, perwakilan pemerintah daerah, serta organisasi nonpemerintah (NGO) Landesa.
Selain pemaparan materi, kegiatan diseminasi juga menghadirkan diskusi panel yang melibatkan Direktur Pengaturan Tanah Pemerintah, Tanah Ulayat, dan Tanah Komunal, Bernadus Wijanarko; Project Manager PMU ILASPP; serta perwakilan Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif (JKPP), Sardi Razak.
Diskusi panel tersebut dimoderatori oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Sorong, Pamelia Tambunan. Forum ini menjadi ruang bertukar pandangan dan menyamakan pemahaman antarpemangku kepentingan guna mendukung pelaksanaan pengadministrasian dan pendaftaran tanah ulayat di Papua Barat dan Papua Barat Daya.




