SORONG, AMNN.CO.ID – Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Wahyu Widada, menegaskan pentingnya penguatan integritas aparatur dalam mewujudkan pelayanan pertanahan yang transparan, profesional, dan bebas dari praktik penyimpangan.
Ia meminta seluruh jajaran ATR/BPN agar menjalankan setiap pelayanan maupun kegiatan administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku.
Penegasan tersebut disampaikan Wahyu Widada saat memberikan pengarahan dalam kegiatan Penguatan Integritas dan Pembangunan Zona Integritas di Kota Sorong, Rabu (18/11/2026). Kegiatan tersebut diikuti jajaran Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi Papua Barat dan seluruh Kantor Pertanahan (Kantah) di wilayah tersebut.
“Sebelum bekerja atau bertindak, hendaknya mengutamakan dua hal, yaitu melihat aturan hukumnya dan memahami proses bisnis atau SOP yang benar. Sepanjang kita mengikuti aturan hukum, tidak ada permasalahan yang akan kita hadapi,” ujar Wahyu.
Menurutnya, keberhasilan pembangunan Zona Integritas tidak hanya diukur berdasarkan kelengkapan dokumen, pemenuhan indikator penilaian, maupun predikat yang diperoleh satuan kerja. Lebih dari itu, keberhasilan harus tercermin dari kualitas pelayanan yang dirasakan langsung oleh masyarakat.
Ia menekankan tiga aspek utama yang harus menjadi perhatian seluruh jajaran ATR/BPN, yakni kemudahan akses pelayanan, transparansi biaya, dan penanganan pengaduan masyarakat.
Pertama, pelayanan pertanahan harus bebas dari praktik percaloan. Masyarakat harus memperoleh kemudahan dalam mengakses layanan secara langsung tanpa melalui perantara yang tidak semestinya. Untuk itu, informasi mengenai persyaratan dan prosedur pelayanan harus disampaikan secara jelas, sederhana, dan mudah dipahami.
Kedua, seluruh pelayanan harus bebas dari pungutan liar (pungli). Setiap proses pelayanan wajib dilaksanakan sesuai ketentuan biaya dan tarif resmi yang berlaku, tanpa adanya pungutan di luar ketentuan maupun penerimaan gratifikasi.
“Pertama, tidak ada calo. Masyarakat harus mendapatkan kemudahan dalam mengakses layanan pertanahan secara langsung tanpa melalui perantara yang tidak semestinya. Kedua, tidak ada pungutan liar. Seluruh pelayanan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan biaya dan tarif yang berlaku, tanpa ada biaya di luar ketentuan maupun gratifikasi,” tegasnya.
Ketiga, jajaran ATR/BPN harus memastikan seluruh pengaduan masyarakat ditangani secara serius dan tidak diabaikan. Setiap keluhan perlu ditindaklanjuti serta dipantau proses penyelesaiannya hingga tuntas.
Wahyu juga meminta agar kanal pengaduan tersedia melalui berbagai sarana dan mudah diakses masyarakat. Dengan demikian, setiap keluhan yang disampaikan dapat memperoleh kepastian tindak lanjut sekaligus menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan.
“Tidak boleh ada pengaduan masyarakat yang diabaikan. Kanal pengaduan harus mudah diakses dan tersedia dalam berbagai sarana. Setiap pengaduan harus dipantau penyelesaiannya sampai tuntas. Jangan sampai ada masyarakat yang telah menyampaikan keluhan, tetapi tidak memperoleh kepastian penyelesaian,” pesannya.
Kegiatan pembinaan tersebut dimoderatori Kepala Kanwil BPN Provinsi Papua Barat, Keliopas Fenitiruma. Sejumlah pejabat turut memberikan pengarahan, yakni Staf Ahli Bidang Reformasi Birokrasi, Deni Santo; Staf Khusus Menteri Bidang Reforma Agraria, Rezka Oktoberia; serta Direktur Pengaturan Tanah Pemerintah, Tanah Ulayat, dan Tanah Komunal, Bernardus Wijanarko.
Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian Diseminasi Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 14 Tahun 2024 serta Dialog di Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya.
Melalui penguatan integritas dan pembangunan Zona Integritas tersebut, jajaran ATR/BPN diharapkan mampu meningkatkan profesionalisme aparatur sekaligus menghadirkan pelayanan pertanahan yang bersih, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.




