ATR/BPN Terima Dua Rekomendasi Kebijakan dari Kemenko Kumham Imipas

- Penulis Berita

Minggu, 22 November 2026 - 11:17

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

JAKARTA, AMNN.CO.ID – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menerima dua rekomendasi kebijakan dari Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kemenko Kumham Imipas), Selasa (17/11/2026), di Jakarta.

Dua rekomendasi tersebut diharapkan menjadi bahan evaluasi bagi Kementerian ATR/BPN dalam meningkatkan kualitas perumusan dan pelaksanaan kebijakan, khususnya yang berkaitan dengan aspek hukum dan hak asasi manusia (HAM).

Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan, mengatakan bahwa rekomendasi tersebut akan disampaikan kepada Menteri ATR/Kepala BPN beserta jajaran kementerian untuk dipelajari dan ditindaklanjuti sesuai kebutuhan.

“Rekomendasi kebijakan ini akan kami bawa dan laporkan kepada Bapak Menteri dan seluruh jajaran kementerian untuk kami pelajari. Pandangan dan masukan ini akan sangat baik bagi Kementerian ATR/BPN ke depan dalam mengelola tata kelola pemerintahan, utamanya di bidang pertanahan dan tata ruang,” ujar Ossy usai menerima dokumen rekomendasi.

Adapun dua rekomendasi kebijakan yang diserahkan meliputi Tata Kelola Diaspora Indonesia yang Terintegrasi, Inklusif, dan Berbasis Jejaring serta Dukungan Aspek Materi Hukum Tata Kelola Program Makan Bergizi Gratis.

BACA JUGA:  Kisah Bahagia Penerima Redistribusi Tanah di Oebola Dalam

Menurut Ossy, rekomendasi tersebut merupakan bentuk dukungan agar setiap kementerian dan lembaga memperhatikan aspek hukum dan HAM dalam merumuskan maupun melaksanakan kebijakan.

“Rekomendasi kebijakan yang dilakukan oleh Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan ini sangat positif, berupaya agar seluruh kementerian dalam mengeluarkan kebijakannya juga tidak terlepas dari aspek hukum dan hak asasi manusia,” tuturnya.

Sepanjang 2026, Kemenko Kumham Imipas telah merumuskan sejumlah kebijakan strategis yang rekomendasinya disampaikan kepada 50 kementerian dan lembaga. Penyerahan rekomendasi kepada Kementerian ATR/BPN menjadi bagian dari upaya tersebut.

Rekomendasi disusun berdasarkan berbagai persoalan yang telah diidentifikasi, didukung data yang dapat dipertanggungjawabkan, serta dilengkapi dengan tawaran solusi yang dapat dilaksanakan secara bersama-sama.

Dokumen rekomendasi tersebut diserahkan langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, didampingi Wakil Menteri Koordinator, Otto Hasibuan.

Yusril berharap rekomendasi yang disampaikan dapat memberikan manfaat nyata bagi kementerian dan lembaga penerima, terutama dalam meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan penyelesaian berbagai persoalan.

BACA JUGA:  ATR/BPN Kawal Pengadaan Tanah Exit Tol Padang–Sicincin di Lubuk Alung

“Saya berharap agar rekomendasi yang disampaikan ini mempunyai bobot yang jelas bagi kita semua. Kualitasnya tidak diukur dari panjangnya naskah atau banyaknya rapat yang dilalui. Ukurannya adalah apakah instansi penerima dapat mengambil keputusan yang lebih baik dan apakah persoalan yang telah kita selesaikan dapat berkurang,” pungkas Yusril.

Berita Terkait

Bayar PBB Bukan Bukti Kepemilikan Tanah, Masyarakat Diimbau Pastikan Legalitas Sertipikat
PPAT Kini Rasakan Manfaat Geotagging dalam Program PERINTIS 10 Hari
ATR/BPN Dorong Masyarakat Manfaatkan Sentuh Tanahku untuk Lindungi Aset Pertanahan
ATR/BPN Perkuat Koordinasi Percepatan Pendaftaran Tanah Ulayat di Papua Barat dan Papua Barat Daya
Irjen ATR/BPN Tekankan Integritas Aparatur, Pelayanan Pertanahan Harus Bebas Calo dan Pungli
ATR/BPN Siapkan Dukungan Operasional BRAN, Targetkan Mulai Beraktivitas pada 2027
ATR/BPN Tekankan Pendampingan Masyarakat Adat dalam Pengadministrasian Tanah Ulayat
Sertipikat Tanah Hilang? Pemilik Wajib Mengucapkan Sumpah untuk Mengurus Penerbitan Pengganti

Berita Terkait

Minggu, 22 November 2026 - 12:15

Bayar PBB Bukan Bukti Kepemilikan Tanah, Masyarakat Diimbau Pastikan Legalitas Sertipikat

Minggu, 22 November 2026 - 12:09

PPAT Kini Rasakan Manfaat Geotagging dalam Program PERINTIS 10 Hari

Minggu, 22 November 2026 - 12:01

ATR/BPN Dorong Masyarakat Manfaatkan Sentuh Tanahku untuk Lindungi Aset Pertanahan

Minggu, 22 November 2026 - 11:53

ATR/BPN Perkuat Koordinasi Percepatan Pendaftaran Tanah Ulayat di Papua Barat dan Papua Barat Daya

Minggu, 22 November 2026 - 11:46

Irjen ATR/BPN Tekankan Integritas Aparatur, Pelayanan Pertanahan Harus Bebas Calo dan Pungli

Minggu, 22 November 2026 - 11:31

ATR/BPN Tekankan Pendampingan Masyarakat Adat dalam Pengadministrasian Tanah Ulayat

Minggu, 22 November 2026 - 11:23

Sertipikat Tanah Hilang? Pemilik Wajib Mengucapkan Sumpah untuk Mengurus Penerbitan Pengganti

Minggu, 22 November 2026 - 11:17

ATR/BPN Terima Dua Rekomendasi Kebijakan dari Kemenko Kumham Imipas

Berita Terbaru

error: Content is protected !!