JAKARTA, AMNN.CO.ID – Sebanyak 129 juta bidang tanah telah terdaftar di seluruh Indonesia hingga 2026. Capaian tersebut tidak terlepas dari dukungan pemerintah daerah melalui kebijakan pembebasan dan pengurangan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) untuk memudahkan masyarakat dalam mendaftarkan tanahnya.
Kepala Biro Hubungan Masyarakat (Humas) dan Protokol Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Uunk Din Parunggi, mengatakan sebanyak 132 kabupaten/kota di 26 provinsi telah memberikan dukungan melalui kebijakan pembebasan maupun pengurangan BPHTB bagi masyarakat.
“ Saat ini, sebanyak 132 kabupaten/kota di 26 provinsi telah memberikan dukungan dalam pembebasan maupun pengurangan BPHTB bagi warganya,” ujar Uunk saat ditemui di Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Jumat (13/11/2026).
Ia menjelaskan, dari 132 kabupaten/kota tersebut, sebanyak 90 daerah menerapkan kebijakan pembebasan BPHTB, sedangkan 42 daerah lainnya memberikan pengurangan BPHTB.
Menurut Uunk, kebijakan tersebut merupakan salah satu bentuk dukungan pemerintah daerah untuk meringankan beban masyarakat, khususnya dalam proses pendaftaran tanah untuk pertama kalinya.
BPHTB merupakan pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan. Pajak tersebut menjadi kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota.
Dalam pelaksanaannya, pembayaran BPHTB dilakukan kepada pemerintah daerah melalui organisasi perangkat daerah (OPD) yang menangani pendapatan daerah atau kanal pembayaran pajak daerah yang telah ditetapkan masing-masing pemerintah daerah.
Uunk menilai kebijakan pembebasan dan pengurangan BPHTB menjadi wujud kolaborasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam memberikan kemudahan pelayanan kepada masyarakat. Selain meringankan biaya, kebijakan tersebut juga diharapkan dapat mendorong percepatan pendaftaran tanah di Indonesia.
Ia pun mengapresiasi pemerintah daerah yang telah menerapkan kebijakan tersebut dan berharap dukungan serupa dapat terus diperluas.
“Kami berharap kolaborasi ini terus diperkuat sehingga semakin banyak masyarakat yang mendapatkan kemudahan dalam mendaftarkan tanahnya dan memperoleh kepastian hukum atas hak tanahnya,” pungkas Uunk.






