JAKARTA, AMNN.CO.ID — Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menyiapkan kerja sama dengan perguruan tinggi untuk mempercepat penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). Langkah tersebut dilakukan untuk memenuhi kebutuhan RDTR yang terus meningkat sekaligus mendukung percepatan perizinan berusaha.
Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan, mengatakan keterlibatan perguruan tinggi diperlukan untuk memperluas kapasitas penyusunan RDTR, terutama karena kebutuhan terhadap dokumen tata ruang tersebut cukup besar.
“Kita membutuhkan kapasitas yang lebih luas dalam menghadapi kebutuhan penyelesaian RDTR, termasuk melalui kapasitas akademik yang dimiliki oleh perguruan tinggi,” ujar Ossy dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pelaksanaan Penyusunan RDTR Tahun 2026 melalui Kerja Sama dengan Perguruan Tinggi di Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Kamis (10/9/2026).
Berdasarkan data per 8 September 2026, sebanyak 572 RDTR telah tersedia dan terintegrasi dengan sistem Online Single Submission (OSS). Integrasi tersebut turut mendukung penerbitan 751.364 konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) pada Agustus 2026.
Ossy menilai semakin banyak RDTR yang terintegrasi dengan OSS, semakin besar pula peluang percepatan proses perizinan berusaha. Karena itu, percepatan penyusunan dan integrasi RDTR dinilai dapat memberikan dampak terhadap kemudahan berusaha di Indonesia.
“Semakin banyak RDTR yang terintegrasi dengan OSS, maka akan semakin besar peluang proses perizinan berusaha menjadi lebih cepat. Apabila upaya kita untuk mempercepat RDTR ini kita lakukan, akan semakin meningkatkan secara eksponensial terhadap penerbitan KKPR dan kemudahan izin berusaha di negara kita,” terang Ossy.
Sementara itu, Direktur Jenderal Tata Ruang Kementerian ATR/BPN, Suyus Windayana, mengungkapkan penyelesaian RDTR pada periode 2026-2028 ditargetkan mencapai 1.703 RDTR.
Untuk 2026, Kementerian ATR/BPN menargetkan penyelesaian 500 RDTR. Dari target tersebut, kolaborasi dengan perguruan tinggi diarahkan untuk menyelesaikan 62 paket dengan volume 145 RDTR yang tersebar di 18 provinsi.
Wilayah yang menjadi konsentrasi utama dalam kerja sama tersebut antara lain Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Tenggara, dan Jawa Barat.
“Kami telah mengirimkan total permintaan kesediaan kepada 40 perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta. Total perguruan tinggi yang telah menyampaikan kesediaan kembali adalah total 38, dengan rincian 20 PTN dan 18 PTS yang tersebar di seluruh Indonesia. Setelah ini akan dilakukan pembentukan tim pelaksana yang berisi para ahli,” jelas Suyus.
Kerja sama dengan perguruan tinggi diharapkan dapat memperkuat kapasitas teknis dan akademik dalam penyusunan RDTR. Kolaborasi tersebut juga menjadi bagian dari strategi Kementerian ATR/BPN untuk mengejar target penyelesaian RDTR sekaligus memperluas cakupan RDTR yang terintegrasi dengan OSS.
Rakor Pelaksanaan Penyusunan RDTR Tahun 2026 melalui kerja sama dengan perguruan tinggi tersebut diikuti perwakilan perguruan tinggi negeri dan swasta dari berbagai daerah di Indonesia secara daring.
Hadir secara langsung dalam kegiatan tersebut Staf Ahli Menteri Bidang Pengembangan Kawasan Dony Erwan, Sekretaris Direktorat Jenderal Tata Ruang Reny Windyawati, serta sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan jajaran Direktorat Jenderal Tata Ruang Kementerian ATR/BPN.
