Jakarta, AMNN.co.id – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terus memperkuat peran kehumasan sebagai ujung tombak penyebaran informasi kepada publik. Hal ini disampaikan oleh Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol, Harison Mocodompis, dalam kegiatan Sosialisasi Strategi Komunikasi, Informasi Publik, dan Layanan Pengaduan yang digelar secara daring pada Senin (21/07/2025).
“Teman-teman di satuan kerja tidak hanya menjalankan program, tetapi juga harus menjadi pelayan informasi. Kita harus tahu apa yang dirasakan masyarakat dan menjawab kebutuhan informasi mereka,” ujar Harison.
Harison juga menggarisbawahi pentingnya pengelolaan persepsi di era disrupsi informasi. Ia mengutip pesan Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan, bahwa dalam narasi publik saat ini, bukan pernyataan paling benar yang menang, tetapi yang paling mampu mengelola persepsi.
Sebagai bagian dari komunikasi yang efektif, ia mendorong jajaran Humas untuk aktif menginformasikan capaian program seperti penyelesaian tanah tutupan Jepang, konsolidasi tanah vertikal di DKI Jakarta, serta pelaksanaan Reforma Agraria.
Kementerian ATR/BPN sendiri telah menyusun Strategi Komunikasi Publik yang dituangkan dalam Keputusan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 1912/SK-HM.02/X/2024. Kepala Bagian Pemberitaan, Media, dan Hubungan Antar Lembaga (PMHAL), Bagas Agung Wibowo, dalam sosialisasi tersebut menjelaskan bahwa strategi komunikasi ini mencakup empat model utama: paid media, earned media, shared media, dan owned media.
“Teman-teman Satker diminta untuk mengisi dan memperbarui Dashboard EKSISTENSI secara rutin, bukan hanya sekali sebulan agar tidak tertinggal laporan,” tegas Bagas.
Sementara itu, Kepala Bagian Informasi Publik dan Pengaduan Masyarakat, Adhi Maskawan, menekankan pentingnya pengelolaan saluran aduan masyarakat sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik.
“SP4N LAPOR! adalah kanal utama yang wajib kita kelola. Selain itu, ada juga hotline 081110680000, email resmi, loket persuratan, dan layanan tatap muka. Semua aduan harus ditindaklanjuti secara responsif,” ujarnya.
Sosialisasi ini diikuti sekitar 1.000 peserta yang terdiri dari 519 Satker, termasuk Kantor Wilayah (Kanwil) dan Kantor Pertanahan (Kantah) se-Indonesia. Wakil Menteri ATR/Waka BPN, Ossy Dermawan, hadir membuka kegiatan dan memberikan pengarahan awal. Turut hadir pula Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN, Pudji Prasetijanto Hadi. (PUTRI)
