JAKARTA, AMNN.CO.ID – Masyarakat perlu memahami bahwa pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tidak dapat dijadikan sebagai bukti sah kepemilikan tanah. Meski rutin membayar pajak atas suatu bidang tanah, pemilik atau pihak yang menguasainya tetap harus memastikan kelengkapan dokumen legalitas tanah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Hal ini penting, terutama bagi masyarakat yang memiliki tanah belum bersertipikat atau masih menggunakan sertipikat yang tercatat atas nama pemilik sebelumnya.
Sekretaris Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah (Sesditjen PHPT), Heri Mulianto, menjelaskan bahwa pembayaran PBB dan kepemilikan hak atas tanah merupakan dua hal yang berbeda.
“Pembayaran PBB menunjukkan bahwa seseorang telah memenuhi kewajiban perpajakannya atas objek pajak tersebut. Namun, hal itu tidak serta-merta membuktikan bahwa yang bersangkutan merupakan pemegang hak atas tanah. Keduanya merupakan hal yang berbeda dan perlu dipahami masyarakat,” jelas Heri Mulianto dalam keterangannya, Jumat (20/11/2026).
Ia menerangkan, dalam administrasi pertanahan, kepemilikan hak atas tanah harus didukung alat bukti sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Sertipikat tanah merupakan alat bukti yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang tercantum di dalamnya, sepanjang data tersebut sesuai dengan surat ukur dan buku tanah.
Meski demikian, dokumen PBB tetap memiliki kegunaan dalam proses administrasi pertanahan tertentu. Dokumen tersebut dapat menjadi salah satu berkas pendukung, tetapi kedudukannya tidak dapat menggantikan alat bukti hak atas tanah.
Oleh karena itu, Heri mengimbau masyarakat agar tidak hanya memperhatikan pemenuhan kewajiban pembayaran PBB, tetapi juga memastikan status dan legalitas tanah yang dimiliki.
“Karena itu, kami mengimbau masyarakat untuk tidak hanya memastikan kewajiban PBB terpenuhi, tetapi juga memperhatikan legalitas tanah yang dimiliki. Pastikan tanah telah terdaftar dan memiliki bukti hak yang sesuai. Dengan begitu, masyarakat memiliki kepastian hukum yang lebih baik atas tanahnya,” ujarnya.
Bagi masyarakat yang belum memiliki sertipikat, pendaftaran tanah dapat dilakukan melalui Kantor Pertanahan sesuai lokasi bidang tanah. Dalam proses tersebut, masyarakat perlu menyiapkan dokumen dasar penguasaan atau perolehan tanah serta memastikan seluruh dokumen sesuai dengan kondisi sebenarnya.
Dengan memahami perbedaan antara kewajiban perpajakan dan bukti kepemilikan hak atas tanah, masyarakat diharapkan tidak lagi keliru dalam menafsirkan fungsi dokumen yang dimiliki.
Pembayaran PBB merupakan bentuk kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan, sedangkan kepastian hukum atas kepemilikan tanah harus didukung dengan dokumen bukti hak sesuai ketentuan yang berlaku.




