JAKARTA, AMNN.CO.ID – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mulai menyusun transformasi organisasi dan tata kerja (OTK) Kantor Pertanahan (Kantah) dengan pendekatan berbasis wilayah. Langkah tersebut dibahas dalam diskusi bersama jajaran Kantor Wilayah (Kanwil) dan Kantah se-Indonesia yang digelar secara daring, Senin (11/5/2026).
Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan, mengatakan transformasi organisasi diperlukan agar pelayanan pertanahan dapat berjalan lebih efektif di tengah kompleksitas wilayah Indonesia yang beragam.
“Bagaimana kemudian BPN dapat bekerja lebih efektif di tengah kompleksitas wilayah Indonesia yang sangat beragam, agar lebih menjaga upaya pelayanan publik yang maksimal,” ujarnya.
Saat ini, struktur organisasi di Kantah masih menggunakan pendekatan tematik berdasarkan fungsi dan layanan teknis. Struktur tersebut meliputi Seksi Survei dan Pemetaan, Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran, Seksi Penataan dan Pemberdayaan, Seksi Pengadaan Tanah dan Pengembangan, hingga Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa.
Menurut Ossy, pendekatan tersebut dinilai perlu disesuaikan dengan dinamika wilayah yang terus berkembang. Ia mencontohkan, suatu kawasan yang mengalami pertumbuhan investasi cepat akan memunculkan berbagai kebutuhan, mulai dari sertifikasi tanah, penataan ruang, hingga potensi sengketa pertanahan.
“Persoalan di lapangan justru muncul dalam konteks wilayah tertentu. Saat ini OTK kita menitikberatkan pada penguasaan fungsi atau teknis, maka pendekatan wilayah mencoba memperkuat penguasaan lapangan dan dinamika wilayah kerja,” jelasnya.
Dalam tahap awal perumusan transformasi organisasi tersebut, Ossy meminta seluruh jajaran melakukan kajian secara matang agar perubahan yang dilakukan mampu menjawab kebutuhan pelayanan masyarakat secara lebih cepat, tepat, dan responsif.
Ia juga memaparkan sejumlah manfaat dari penerapan OTK berbasis wilayah, di antaranya memperkuat pemahaman kondisi lapangan, memperbaiki rentang kendali organisasi, meningkatkan deteksi dini persoalan pertanahan, serta mendukung integrasi layanan digital dan spasial.
“Kita sedang menuju layanan pertanahan modern berbasis digital dan spasial. Semua pihak harus memahami penguasaan wilayah sehingga pelayanan tidak lagi berjalan secara sektoral,” tuturnya.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal ATR/BPN, Dalu Agung Darmawan, menekankan pentingnya kejelasan pembagian tugas dan fungsi hingga ke tingkat daerah, baik di Kanwil maupun Kantah.
Menurutnya, koordinasi antarfungsi dan rantai komando yang terstruktur menjadi faktor penting dalam mendukung transformasi pelayanan di lingkungan ATR/BPN.
“Struktur organisasi kita menentukan jalannya proses pelayanan publik kepada masyarakat. Harapannya, pelayanan semakin baik, kualitas terjamin, sekaligus mendukung pengembangan sumber daya manusia,” pungkasnya.
