JAKARTA, AMNN.CO.ID – Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Ossy Dermawan, menegaskan komitmen Kementerian ATR/BPN dalam mendukung penguatan tata kelola ekosistem kebandarudaraan nasional melalui penataan pertanahan dan tata ruang.
Komitmen tersebut disampaikan Ossy saat menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Tingkat Menteri tentang Penguatan Tata Kelola Ekosistem Kebandarudaraan yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko IPK), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), di Gedung Kemenko IPK, Jakarta, Kamis (25/6/2026).
Menurut Ossy, peran Kementerian ATR/BPN dalam mendukung pengembangan sektor kebandarudaraan diwujudkan melalui sinkronisasi rencana tata ruang dengan tatanan kebandarudaraan nasional, percepatan penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR), penyediaan tanah untuk kepentingan umum, serta penguatan pengendalian pemanfaatan ruang.
“Dukungan ATR/BPN dilakukan melalui sinkronisasi rencana tata ruang dengan sistem kebandarudaraan nasional, percepatan penerbitan KKPR untuk mendukung investasi dan pembangunan, pengadaan tanah bagi kepentingan umum, serta penguatan pengendalian tata ruang agar perkembangan kawasan tetap sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan,” ujar Ossy.
Ia menilai, penguatan tata kelola kebandarudaraan tidak hanya membutuhkan dukungan dari sektor pertanahan dan tata ruang, tetapi juga integrasi data spasial lintas kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Konsep tersebut dikenal sebagai one spatial planning policy atau satu acuan tata ruang.
Menurutnya, integrasi data pertanahan, tata ruang, informasi geospasial, hingga data perizinan daerah akan menghasilkan proses pengambilan keputusan yang lebih cepat, akurat, dan terintegrasi.
Selain itu, Ossy menekankan pentingnya pengendalian pemanfaatan ruang yang dilakukan secara berkelanjutan. Pengawasan tersebut, kata dia, harus dimulai sejak tahap perencanaan, proses perizinan, hingga pelaksanaan pembangunan agar kawasan sekitar bandara berkembang sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono, mengatakan rapat koordinasi tersebut bertujuan memperkuat tata kelola ekosistem kebandarudaraan nasional melalui penyempurnaan regulasi dan peningkatan kolaborasi lintas sektor.
Ia mengajak seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah untuk terus memperkuat sinergi dalam mendukung pengelolaan bandara yang profesional, modern, dan inklusif.
Menurut AHY, tata kelola kebandarudaraan yang semakin baik diharapkan mampu meningkatkan daya saing sektor transportasi udara sekaligus memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi, pariwisata, industri kreatif, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Dalam rapat koordinasi tersebut, Wamen ATR/Waka BPN didampingi sejumlah pejabat Kementerian ATR/BPN, di antaranya Direktur Perencanaan Tata Ruang, Nuki Harniati; Direktur Pengaturan Tanah Pemerintah, Tanah Ulayat, dan Tanah Komunal, Suwito; serta Tenaga Ahli Menteri Bidang Administrasi Negara dan Good Governance, Ajie Arifuddin.
