CIAMIS, AMNN.CO.ID – Gagasan besar menjadikan Gunung Sawal sebagai kawasan konservasi yang mampu menghadirkan kesejahteraan bagi masyarakat mengemuka dalam Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Potensi, Tantangan, Peluang, dan Hambatan Pengembangan Gunung Sawal” yang digelar Universitas Galuh (Unigal) di Medanglayang, Kecamatan Panumbangan, Kabupaten Ciamis, Rabu (29/7/2026).
Guru Besar Bidang Ekologi Universitas Galuh sekaligus pakar agroforestri, Prof. Dr. Dadi, M.Si., mengatakan inisiatif penyelenggaraan FGD lahir dari keprihatinannya melihat pengelolaan kawasan Gunung Sawal yang selama ini masih berjalan sendiri-sendiri sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing lembaga.
Menurutnya, berbagai institusi seperti BKSDA, Perhutani, BBWS Citanduy, pemerintah daerah maupun instansi lainnya memang telah menjalankan perannya masing-masing, namun belum memiliki visi bersama dalam mengembangkan Gunung Sawal sebagai kawasan yang mampu menjaga kelestarian alam sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Selama ini kita memiliki Gunung Sawal, tetapi masing-masing merasa menggarap Gunung Sawal sesuai tugasnya. Ada BKSDA, Perhutani, BBWS, pemerintah daerah dan lainnya. Namun, yang sering terlupakan adalah bagaimana kawasan ini mampu menyejahterakan masyarakat. Itu yang menjadi gagasan utama kami,” ujar Prof. Dadi.
Ia menjelaskan, Gunung Sawal memiliki karakter yang unik karena merupakan kawasan konservasi yang di bagian bawahnya dihuni masyarakat dengan berbagai aktivitas ekonomi. Kondisi tersebut menjadi tantangan tersendiri dalam menjaga keseimbangan antara pelestarian kawasan dan kebutuhan hidup masyarakat.
“Pemerintah seolah belum memiliki mimpi besar menjadikan Gunung Sawal sebagai media untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Ciamis. Karena itu, seluruh stakeholder kami pertemukan agar memiliki pemikiran yang sama tentang masa depan kawasan ini,” katanya.
Menurut Prof. Dadi, tujuan utama yang tengah disusun adalah perencanaan pengembangan kawasan Gunung Sawal secara terpadu. Di satu sisi kawasan konservasi harus tetap terlindungi melalui riset, restorasi, serta penguatan ekosistem, sementara di sisi lain masyarakat di kawasan penyangga harus memperoleh manfaat ekonomi melalui program-program yang berkelanjutan.
“Konservasi tidak cukup hanya menjaga hutannya. Kita juga harus memperhitungkan bagaimana masyarakat di bawahnya bergerak. Harus ada komoditas yang memiliki nilai ekonomi, tetapi tetap mempertahankan prinsip-prinsip ekosistem,” jelasnya.
Sebagai pakar agroforestri, Prof. Dadi menawarkan konsep pembangunan green belt atau sabuk hijau di kawasan hutan rakyat.
Konsep tersebut mengedepankan pengembangan hutan yang tidak hanya berfungsi sebagai kawasan konservasi, tetapi juga menghasilkan pangan dan sumber pendapatan masyarakat melalui pola agroforestri.
“Kami bermimpi kawasan masyarakat menjadi sabuk hijau yang seluruhnya tetap berhutan, tetapi hutannya memiliki fungsi pangan. Alam tetap terjaga, sementara masyarakat memperoleh penghasilan,” ungkapnya.
Ia menegaskan bahwa kunci keberhasilan pengembangan Gunung Sawal terletak pada sinkronisasi program seluruh pemangku kepentingan.
Menurutnya, selama ini masing-masing instansi memiliki program sendiri, namun belum berjalan secara terpadu.
Melalui FGD ini, Prof. Dadi berharap lahir kesepakatan untuk membentuk wadah koordinasi, baik dalam bentuk dewan, konsorsium, maupun otorita yang memiliki tujuan sama, yakni menjaga kelestarian hutan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Saya yakin kalau seluruh program bisa disinkronkan dan masyarakat memahami tujuan pengembangan kawasan ini, maka mereka akan ikut menjaga Gunung Sawal. Ketika masyarakat sudah sejahtera, mereka tidak perlu lagi mengambil hasil hutan secara berlebihan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi,” katanya.
Prof. Dadi bahkan memperkenalkan filosofi sederhana yang menjadi dasar gagasannya, yakni “beuteung seubeuh, leuweung weuteuh”, yang berarti masyarakat yang berkecukupan akan menjadi penjaga terbaik bagi kelestarian hutan.
Selain aspek ekonomi, Universitas Galuh juga tengah mengembangkan program literasi ekologi bagi masyarakat sekitar kawasan Gunung Sawal.
Menurutnya, masih banyak masyarakat yang belum memahami pentingnya konservasi, termasuk cara menghadapi konflik satwa liar seperti kemunculan macan tutul jawa di sekitar permukiman.
“Kami sedang membangun literasi ekologi masyarakat. Ini penting agar masyarakat memahami ancaman maupun potensi kawasan konservasi sehingga mampu ikut menjaga kelestariannya,” ujarnya.
Prof. Dadi mengakui mewujudkan pengembangan kawasan Gunung Sawal membutuhkan pendanaan besar, kesamaan visi, serta dukungan seluruh pihak.
Karena itu, melalui kolaborasi dengan Galuh Sinergi dan berbagai mitra lainnya, ia berharap kawasan Gunung Sawal mampu menarik minat investor yang memiliki kepedulian terhadap pembangunan berkelanjutan.
Namun, menurutnya, sebelum investasi masuk, kawasan Gunung Sawal harus memiliki cerita besar yang mampu menjelaskan potensi, arah pengembangan, serta manfaatnya bagi masyarakat dan lingkungan.
“Investor pasti bertanya, apa itu Gunung Sawal dan apa potensinya. Karena itu kita harus membangun narasi besarnya terlebih dahulu agar semua memiliki pemahaman yang sama,” katanya.
Usai FGD, lanjut Prof. Dadi, para pemangku kepentingan akan kembali bertemu untuk merumuskan bentuk kelembagaan, menyusun roadmap, grand design, hingga memperoleh legalitas dari pemerintah, minimal di tingkat Provinsi Jawa Barat.
Menurutnya, pengelolaan kawasan Gunung Sawal tidak cukup hanya menjadi urusan pemerintah kabupaten karena melibatkan banyak lembaga vertikal seperti BPHL, BBWS Citanduy, BKSDA, hingga Perum Perhutani.
“Saya hanya menjadi penggagas. Selanjutnya akan dibentuk tim yang memiliki kapasitas lebih besar untuk mengoordinasikan seluruh stakeholder agar gagasan ini benar-benar terwujud,” tuturnya.
Sementara itu, Dosen Sekolah Bisnis dan Manajemen (SBM) ITB, Yudo Anggoro, Ph.D, menilai Gunung Sawal memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai kawasan agroforestri, pertanian berkelanjutan, dan ekonomi berbasis lingkungan.
Menurutnya, pengembangan kawasan harus tetap menjaga keseimbangan antara pelestarian ekosistem dan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi.
ITB, kata Yudo, siap berkontribusi melalui riset mengenai keberlanjutan, mitigasi bencana, hingga pemanfaatan teknologi digital dan kecerdasan buatan (AI) untuk meningkatkan produktivitas pertanian.
Ia juga menilai tantangan utama kawasan Gunung Sawal adalah aksesibilitas yang masih terbatas sehingga diperlukan strategi komunikasi publik agar potensinya lebih dikenal secara nasional maupun internasional.
Senada dengan itu, Kepala Subseksi Agroforestri dan Ekowisata Perhutani KPH Ciamis, Aan Herliaman, mengapresiasi inisiatif Universitas Galuh yang berhasil mempertemukan seluruh pemangku kepentingan dalam satu forum.
Menurutnya, seluruh pihak memiliki tujuan yang sama, yakni menjaga kelestarian hutan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Aan menjelaskan kawasan hutan produksi yang dikelola Perhutani di sekitar Gunung Sawal mencapai sekitar 5.700 hektare dan saat ini dikelola bersama 39 Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH).
Melalui kemitraan tersebut, masyarakat diberikan ruang untuk memanfaatkan kawasan hutan secara produktif tanpa mengabaikan prinsip-prinsip konservasi.
Ia juga mengungkapkan Perhutani telah menjalin kerja sama dengan Universitas Galuh untuk menjadikan kawasan hutan sebagai lokasi pendidikan dan penelitian yang diharapkan mampu menghasilkan berbagai rekomendasi ilmiah bagi pengelolaan hutan yang lebih berkelanjutan.
FGD tersebut diharapkan menjadi langkah awal terbentuknya kolaborasi lintas sektor dalam menyusun arah pembangunan Gunung Sawal, sehingga kawasan konservasi tersebut tidak hanya tetap lestari, tetapi juga mampu menjadi penggerak kesejahteraan masyarakat dan pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Ciamis.
Kegiatan ini dihadiri Pemerintah Kabupaten Ciamis, DPRD Kabupaten Ciamis, Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Ciamis, Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Wilayah III, Cabang Dinas Kehutanan (CDK) Wilayah VII Jawa Barat, Perum Perhutani KPH Ciamis, Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Citanduy, BPHL Wilayah VII, akademisi Universitas Galuh, Institut Teknologi Bandung (ITB), Universiti Utara Malaysia (UUM), tokoh masyarakat, unsur pemerintahan setempat, Camat Panumbangan, Camat Cihaurbeuti, Kepala Desa Medanglayang, Kepala Desa Pamokolan, serta komunitas pemerhati lingkungan. (Putri)
