Jakarta, AMNN.co.id – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), bersama Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, telah mencapai kesepakatan untuk menanggulangi masalah banjir di kawasan Bekasi dan Bogor.
Kesepakatan ini mencakup berbagai langkah strategis, seperti penertiban badan dan sempadan sungai, revitalisasi situ yang hilang, serta perbaikan sistem irigasi dan pengendalian pembangunan.
Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, menjelaskan bahwa penertiban badan dan sempadan sungai akan dilakukan secara menyeluruh.
“Semua badan dan sempadan sungai harus ditertibkan. Jika sudah ada bangunan dengan alas hak, maka akan diselesaikan melalui pengadaan tanah dan diberikan ganti rugi sesuai hasil appraisal.
Sedangkan bangunan tanpa alas hak akan diselesaikan melalui pendekatan yang manusiawi dengan mekanisme hukum yang adil,” ujar Nusron Wahid setelah rapat koordinasi di Kementerian Pekerjaan Umum, Senin (17/03/2025).
Selain penertiban sempadan sungai, revitalisasi situ yang telah hilang juga menjadi fokus utama dalam upaya ini. Berdasarkan data sementara, terdapat 32 situ di Bekasi dan Bogor yang akan dikembalikan ke fungsi semula sebagai kawasan resapan air.
Langkah ini diharapkan dapat mengurangi risiko banjir yang semakin meningkat akibat berkurangnya area tampungan air.
Menteri Nusron Wahid menambahkan, untuk menjalankan langkah-langkah tersebut, pengadaan tanah akan diperlukan. Sebelum itu, penetapan lokasi (Penlok) harus diselesaikan terlebih dahulu oleh kepala daerah.
“Targetnya, Penlok akan selesai pada pertengahan April, pengadaan tanah pada akhir Mei, dan pembangunan infrastruktur dapat dimulai pada bulan Juni,” jelasnya.
Wakil Menteri Pekerjaan Umum, Diana Kusumastuti, menyatakan bahwa rapat koordinasi ini adalah yang kedua kalinya, setelah sebelumnya dilakukan pertemuan dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
“Selanjutnya, kami akan terus melakukan koordinasi lebih lanjut untuk membersihkan dan menanggulangi masalah banjir, baik di Jakarta maupun di Jawa Barat,” tuturnya.
Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menyambut positif kerja sama ini dan berkomitmen untuk segera menyiapkan kerangka acuan, termasuk penetapan lokasi.
“Kami akan segera menyiapkan Penlok dengan cepat agar pembangunan bisa dimulai sesuai jadwal,” ujarnya.
Rapat koordinasi yang berlangsung di Kementerian Pekerjaan Umum ini dihadiri oleh pejabat tinggi madya dari Kementerian ATR/BPN dan PU, serta sejumlah wali kota dan bupati dari Provinsi Jawa Barat.
Langkah-langkah strategis ini diharapkan dapat memberikan solusi konkret dalam mengurangi banjir di kawasan Bekasi dan Bogor serta meningkatkan kualitas infrastruktur pengendalian air di wilayah tersebut. (PUTRI)
