Jakarta, AMNN.co.id – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terus menunjukkan komitmen dalam menindaklanjuti rekomendasi Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI).
Salah satu langkah strategis yang ditempuh adalah penyelenggaraan Coaching Clinic Tindak Lanjut Rekomendasi BPK RI, yang digelar secara daring dan luring di Kantor Inspektorat Jenderal (Itjen) Kementerian ATR/BPN, Jakarta, pada Selasa (21/1/2025).
Dalam sambutannya, Inspektur Jenderal Kementerian ATR/BPN, Dalu Agung Darmawan, menyatakan bahwa kegiatan ini bertujuan memberikan panduan kepada seluruh unit kerja terkait untuk memastikan penyelesaian temuan BPK dapat dilakukan dengan baik dan sesuai prosedur.
“Semoga coaching clinic ini mampu membantu kita menentukan langkah-langkah yang tepat agar semua tugas ke depan bisa terselesaikan dengan baik,” ujar Dalu Agung.
Kegiatan ini melibatkan sejumlah pihak dari Sekretariat Jenderal (Setjen) dan Inspektorat Jenderal (Itjen) Kementerian ATR/BPN. Para peserta dibagi dalam 14 ruang kerja untuk fokus pada identifikasi dan penyelesaian temuan berdasarkan rekomendasi BPK. Meskipun bekerja dalam kelompok terpisah, tujuan bersama tetap sama, yakni menyelesaikan setiap temuan dengan transparan dan berbasis bukti.
Dalu Agung menambahkan bahwa hasil dari kegiatan ini akan digunakan sebagai bahan pendukung yang nantinya diunggah ke Sistem Informasi Pemantauan Tindak Lanjut (SIPTL) milik BPK untuk proses verifikasi. Pemantauan atas tindak lanjut ini akan terus dilakukan hingga Mei 2025.
Kolaborasi dan Transparansi Jadi Kunci Utama
Staf Ahli Bidang Teknologi Informasi, Dwi Budi Martono, yang juga menjabat sebagai Pelaksana Harian Ketua Tim Penyelesaian, menegaskan pentingnya kolaborasi antara tim untuk memastikan semua tahapan pelaksanaan dapat berjalan sesuai rencana. Ia juga meminta seluruh pihak untuk memperbaiki bukti yang belum lengkap demi memenuhi standar yang ditetapkan.
“Jika ada bukti yang belum sempurna, kita akan perbaiki bersama-sama. Setiap bulan, kami akan menyampaikan laporan kepada menteri dan wakil menteri untuk memantau perkembangan,” jelas Dwi Budi.
Dwi Budi juga mengimbau agar kesempatan dalam kegiatan ini dimanfaatkan dengan maksimal demi mendukung penyelesaian temuan secara optimal.
“Mari kita manfaatkan coaching clinic ini dengan sebaik-baiknya. Semoga tindak lanjut atas rekomendasi LHP BPK dapat berjalan lancar dan memberikan hasil yang sesuai harapan,” tambahnya.
Kementerian ATR/BPN berharap, melalui kegiatan ini, seluruh temuan dapat diselesaikan dengan cepat, transparan, dan akurat. Langkah ini menjadi bagian dari komitmen kementerian dalam meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik sekaligus memastikan bahwa setiap rekomendasi BPK ditindaklanjuti tepat waktu sesuai prosedur yang berlaku.
Dengan pendekatan sistematis dan kolaboratif, Kementerian ATR/BPN optimistis dapat menyelesaikan seluruh temuan sebelum batas waktu yang telah ditetapkan. (PUTRI)
