Jakarta, AMNN.co.id – Pemerintah berkomitmen kuat untuk merealisasikan program prioritas nasional yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto, seperti swasembada pangan, pembangunan hunian berkualitas, dan pemerataan ekonomi. Salah satu strategi utama yang dilakukan adalah memaksimalkan pemanfaatan lahan yang tersedia.
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menyatakan bahwa pemerintah memiliki cadangan tanah seluas 854.662 hektare, termasuk tambahan 10.000 hektare hasil konversi Hak Guna Usaha (HGU) menjadi Hak Guna Bangunan (HGB) akibat perubahan tata ruang.
“Dari total cadangan tersebut, sebanyak 209.780 hektare telah dialokasikan untuk mendukung program ketahanan pangan nasional. Ini bertujuan memastikan ketersediaan lahan pertanian yang memadai guna mengurangi ketergantungan pada impor bahan pangan,” ujar Nusron dalam Rapat Koordinasi di Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Rabu (8/1/2025).
Sebanyak 567.585 hektare lainnya telah disiapkan untuk mendukung program transmigrasi. Nusron menjelaskan bahwa lahan ini akan dikelola oleh Kementerian Transmigrasi untuk mendukung relokasi penduduk ke wilayah-wilayah baru.
“Kami berharap langkah ini dapat menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi baru di luar Pulau Jawa sekaligus mengurangi tekanan populasi di daerah perkotaan yang padat,” katanya.
Sementara itu, untuk mendukung pembangunan hunian rakyat, pemerintah telah mengalokasikan 77.297 hektare lahan, ditambah 10.000 hektare hasil konversi, guna mendukung pembangunan 3 juta rumah rakyat.
Nusron memastikan bahwa ketersediaan tanah untuk program ini sudah terjamin.
“Tidak ada kendala dalam penyediaan tanah. Semua telah dilaporkan kepada pihak terkait, dan program berjalan sesuai rencana,” tambahnya.
Langkah ini mencerminkan upaya serius pemerintah dalam memanfaatkan tanah yang tidak produktif untuk mendukung agenda pembangunan nasional.
Nusron menekankan bahwa keberhasilan pelaksanaan program ini membutuhkan sinergi erat antar-kementerian.
Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri sejumlah Menteri dan Wakil Menteri Kabinet Merah Putih, serta jajaran Kementerian ATR/BPN, termasuk Sekretaris Jenderal Suyus Windayana, Direktur Jenderal Tata Ruang Dwi Hariyawan, Kepala Biro Humas Harison Mocodompis, dan Kepala Biro Perencanaan Dony Erwan Brilianto. (PUTRI)
