PALU, AMNN.CO.ID – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menekankan pentingnya kepastian hukum atas tanah dalam meningkatkan nilai ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Hal itu disampaikannya saat memberikan kuliah umum di Universitas Islam Negeri Datokarama Palu, Sulawesi Tengah, Rabu (1/4/2026).
Dalam pemaparannya, Nusron menyebutkan bahwa tanah yang belum memiliki sertipikat belum dapat dimanfaatkan secara optimal dari sisi ekonomi. Menurutnya, masih banyak masyarakat yang memiliki tanah, tetapi belum memiliki legalitas yang jelas.
“Banyak orang memiliki tanah, tetapi belum bersertipikat sehingga tidak memiliki nilai ekonomi. Maka lahirlah program PRONA yang dilanjutkan menjadi PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap),” ujarnya.
Ia menjelaskan, sertipikat tanah merupakan bentuk akses legal yang penting bagi masyarakat. Dengan legalitas tersebut, tanah dapat dimanfaatkan sebagai jaminan, diakses dalam sistem keuangan formal, serta meminimalkan potensi konflik.
Nusron juga mengutip pandangan ekonom Hernando de Soto yang menyatakan bahwa kemiskinan tidak dapat diatasi hanya dengan bantuan sosial, melainkan melalui pemberian akses legal, termasuk terhadap kepemilikan tanah.
Kementerian ATR/BPN, lanjutnya, terus mempercepat program sertipikasi tanah di seluruh Indonesia. Ia mengungkapkan bahwa jumlah sertipikat tanah meningkat signifikan dari 45 juta sebelum 2017 menjadi 126 juta saat ini. Meski demikian, masih terdapat sekitar 14,4 juta bidang tanah yang belum tersertipikasi.
Melalui kegiatan tersebut, Nusron berharap mahasiswa dapat lebih peduli terhadap isu pertanahan di masyarakat. Ia menilai generasi muda memiliki peran strategis dalam meningkatkan kesadaran akan pentingnya kepastian hukum atas tanah.
Dalam kesempatan itu, Nusron didampingi sejumlah pejabat Kementerian ATR/BPN, di antaranya Direktur Jenderal Tata Ruang Suyus Windayana, Staf Khusus Bidang Reforma Agraria Rezka Oktoberia, serta Tenaga Ahli Bidang Komunikasi Publik Rahmat Sahid. Turut hadir Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Sulawesi Tengah Muhammad Naim, serta Rektor UIN Datokarama Palu Lukman S. Thahir bersama civitas academica. (Put)
