Menteri ATR/BPN Serahkan 212 Sertipikat Tanah Muhammadiyah, Dorong Percepatan Sertipikasi Tanah Wakaf

- Penulis Berita

Jumat, 7 Maret 2025 - 13:51

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid.

Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid.

Tangerang Selatan, AMNN.co.id – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menyerahkan 212 sertipikat tanah milik Persyarikatan Muhammadiyah dalam acara Pengkajian Ramadan 1446 H di Auditorium Universitas Muhammadiyah Jakarta, Tangerang Selatan, Kamis (6/3/2025).

Dalam sambutannya, Nusron Wahid menegaskan komitmen Kementerian ATR/BPN dalam mempercepat proses sertipikasi tanah wakaf dan aset rumah ibadah. Ia mengungkapkan rencana pembentukan loket khusus bagi organisasi masyarakat dan lembaga keagamaan guna mempercepat pelayanan pertanahan.

“Pelayanan sertipikat tanah di kantor pertanahan biasanya memakan waktu dua hingga tiga bulan, dengan jumlah permohonan mencapai sekitar delapan juta per tahun. Dengan adanya loket khusus, kami berharap pelayanan bagi lembaga keagamaan dapat lebih cepat dan efisien,” ujar Nusron Wahid.

Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Haedar Nashir, menerima sertipikat tanah dengan total luas mencapai 36,6 hektare yang tersebar di Kabupaten Bogor. Nusron Wahid mengapresiasi langkah Muhammadiyah dalam mempercepat legalisasi aset tanahnya demi kepentingan organisasi dan umat.

Dukungan Program Wakaf Produktif untuk Ketahanan Pangan

Sejalan dengan arahan Presiden RI Prabowo Subianto, Kementerian ATR/BPN terus berupaya menata ulang sistem pertanahan agar lebih berkeadilan dan merata tanpa mengabaikan keberlanjutan ekonomi. Dalam forum tersebut, Nusron Wahid memaparkan inisiatif wakaf produktif yang melibatkan organisasi keagamaan.

BACA JUGA:  Kementerian ATR/BPN Gelar Rapat Uji Konsekuensi Permohonan Informasi Publik

Program ini memungkinkan tanah wakaf dikelola secara produktif melalui Hak Guna Usaha (HGU) atau Hak Guna Bangunan (HGB) kepada badan wakaf di bawah organisasi keagamaan. Pemerintah berencana memanfaatkan tanah cadangan negara seluas 1,4 juta hektare untuk mendukung ketahanan pangan nasional dan kesejahteraan masyarakat.

“Melalui program ini, tanah tidak hanya menjadi aset pasif, tetapi dapat digunakan untuk usaha, pendidikan, dan pengembangan sosial. Kami berharap program ini dapat memperkuat ketahanan pangan dengan mengoptimalkan tanah cadangan negara,” tambahnya.

Dihadiri Sejumlah Pejabat dan Tokoh Muhammadiyah

Acara ini turut dihadiri berbagai pejabat negara, di antaranya Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Tenggrono, serta Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’Ti.

Selain itu, hadir pula Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Fauzan, Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Fajar Riza Ulhaq, Wakil Menteri KKP Didit Herdiawan, serta Wakil Menteri Perlindungan Pekerja Migran Dzulfikar Ahmad Tawalla.

Sebagai tuan rumah, Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta Ma’mun Murod beserta jajaran pimpinan Muhammadiyah turut hadir, di antaranya Majelis Pembinaan Kader PP Muhammadiyah Bachtiar Dwi Kurniawan dan sejumlah tokoh lainnya.

BACA JUGA:  Menteri ATR/BPN Tekankan Penyelesaian Masalah Pertanahan di Jawa Timur

Dari pihak Kementerian ATR/BPN, turut mendampingi Menteri ATR/BPN Tenaga Ahli Bidang Komunikasi Publik Rahmat Sahid, Kepala Biro Hubungan Masyarakat Harison Mocodompis, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor II Uunk Din Parunggi, serta Kepala Kantor Pertanahan Kota Tangerang Selatan Shinta Purwitasari.

Dengan adanya inisiatif ini, diharapkan percepatan sertipikasi tanah wakaf dan aset keagamaan dapat berjalan lebih efektif, serta mendorong pemanfaatan tanah bagi kesejahteraan masyarakat. (PUTRI)

Beri Komentar

Berita Terkait

Dirjen PHPT: Legalitas Tanah Adalah Fondasi Infrastruktur Nasional
Presiden Prabowo: Infrastruktur Butuh Kepastian Hukum dan Kolaborasi Lintas Sektor
Wamen ATR/BPN Tekankan Tata Ruang Terintegrasi untuk Infrastruktur yang Tangguh dan Tepat Sasaran
Dirjen ATR/BPN: Pembangunan Infrastruktur Harus Ramah Lingkungan dan Tertata
Kementerian ATR/BPN Temukan 12 Website Palsu, Masyarakat Diimbau Waspada
Wamen ATR/BPN Dukung ICI 2025 sebagai Ruang Dialog Strategis
Wamen ATR/BPN Terima Kunjungan P3N Lemhannas RI
Wamen ATR/BPN : ICI 2025 Dorong Tata Kelola Pertanahan yang Ramah Investasi

Berita Terkait

Minggu, 15 Juni 2025 - 14:05

Dirjen PHPT: Legalitas Tanah Adalah Fondasi Infrastruktur Nasional

Minggu, 15 Juni 2025 - 13:51

Wamen ATR/BPN Tekankan Tata Ruang Terintegrasi untuk Infrastruktur yang Tangguh dan Tepat Sasaran

Minggu, 15 Juni 2025 - 06:30

Dirjen ATR/BPN: Pembangunan Infrastruktur Harus Ramah Lingkungan dan Tertata

Minggu, 15 Juni 2025 - 02:08

Kementerian ATR/BPN Temukan 12 Website Palsu, Masyarakat Diimbau Waspada

Minggu, 15 Juni 2025 - 01:52

Wamen ATR/BPN Dukung ICI 2025 sebagai Ruang Dialog Strategis

Sabtu, 14 Juni 2025 - 12:50

Wamen ATR/BPN Terima Kunjungan P3N Lemhannas RI

Sabtu, 14 Juni 2025 - 10:28

Wamen ATR/BPN : ICI 2025 Dorong Tata Kelola Pertanahan yang Ramah Investasi

Senin, 9 Juni 2025 - 12:20

Kementerian ATR/BPN Salurkan 99 Hewan Kurban di Iduladha 1446 H

Berita Terbaru