Mataram, AMNN.co.id – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, mengajak organisasi kemasyarakatan Nahdlatul Wathan (NW) untuk bersinergi dalam mengurangi ketimpangan penguasaan tanah dan mendorong pembangunan yang berkeadilan di Indonesia.
Ajakan tersebut disampaikan dalam Peringatan Hari Jadi ke-72 Nahdlatul Wathan yang digelar di Hotel Lombok Raya, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB), Kamis (1/5/2025).
“Kami siap bekerja sama dengan Nahdlatul Wathan, sebagaimana kami telah bermitra dengan PBNU, Muhammadiyah, Persis, dan MUI. Indonesia ini besar dan mayoritas penduduknya adalah umat Islam, termasuk Nahdlatul Wathan. Tidak boleh ada yang tertinggal dalam gerbong pembangunan,” ujar Nusron.
Dalam acara tersebut, Nusron turut menyaksikan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara Pemerintah Provinsi NTB dan Nahdlatul Wathan di bidang ketahanan pangan.
Ia menyambut baik kerja sama tersebut dan menyatakan dukungannya terhadap upaya meningkatkan kemandirian pangan masyarakat NTB.
Sebagai langkah konkret, Menteri Nusron menginstruksikan jajaran Kantor Wilayah BPN Provinsi NTB untuk mengidentifikasi tanah negara yang telantar serta Hak Guna Usaha (HGU) yang masa izinnya telah berakhir.
Tanah-tanah tersebut, kata dia, dapat didistribusikan kepada warga Nahdlatul Wathan yang siap mengelolanya guna mendukung ketahanan pangan dan pemerataan ekonomi.
“Kami menyambut gembira kolaborasi ini. Ini penting agar perjuangan untuk keadilan ekonomi bisa dirasakan masyarakat luas, termasuk warga Nahdlatul Wathan,” tuturnya.
Nusron juga menyoroti ketimpangan struktural dalam penguasaan tanah di Indonesia. Dari total 170 juta hektare luas daratan Indonesia, sekitar 70 juta hektare merupakan kawasan non-hutan. Namun, 46 persen atau sekitar 30 juta hektare lahan non-hutan tersebut dikuasai oleh sekitar 60 keluarga besar pemilik korporasi.
“Petani kecil di NTB, termasuk warga Nahdlatul Wathan, untuk mendapatkan satu atau dua hektare saja bisa menghadapi konflik. Sementara ada satu keluarga yang menguasai hingga 1,8 juta hektare. Ini ketimpangan struktural,” tegasnya.
Menindaklanjuti hal tersebut, Nusron menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah menugaskannya untuk menata ulang sistem pembagian dan pengelolaan tanah, termasuk HGU dan Hak Guna Bangunan (HGB), dengan prinsip keadilan, pemerataan, dan keberlanjutan ekonomi.
“Yang sudah menguasai tanah luas, jangan ditambah. Yang kecil kita bantu berkembang. Yang belum punya, kita carikan tanah. Itulah konsep keadilan yang kami perjuangkan,” tandasnya.
Di akhir sambutannya, Nusron menyampaikan ucapan selamat ulang tahun kepada Nahdlatul Wathan dan mengapresiasi kontribusi organisasi tersebut dalam bidang pendidikan dan dakwah Islam.
Ia menilai semangat perjuangan Nahdlatul Wathan sejalan dengan nilai-nilai yang diajarkan Rasulullah SAW.
Turut hadir dalam acara tersebut Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Wathan TGKH Lalu Gede Muhammad Zainuddin Atsani, dan Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi NTB Lutfi Zakaria (PUTRI)
