JAKARTA, AMNN.CO.ID — Komisi II DPR RI menyetujui pagu anggaran Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Tahun Anggaran 2027 sebesar Rp10.758.191.532.000. Persetujuan tersebut disepakati dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) mengenai penetapan dan penyesuaian Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA K/L) Tahun 2027, Rabu (16/9/2026).
Rapat yang berlangsung di Gedung DPR/MPR RI, Jakarta, tersebut dihadiri Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN Ossy Dermawan. Dalam kesempatan itu, Ossy memaparkan struktur pagu anggaran, rencana penggunaan anggaran, target output prioritas nasional, serta usulan tambahan pagu untuk mendukung pelaksanaan program pertanahan dan tata ruang.
Ossy menjelaskan, pagu indikatif Kementerian ATR/BPN semula sebesar Rp10,608 triliun. Setelah mendapatkan tambahan Rupiah Murni sebesar Rp150 miliar untuk mendukung percepatan penataan ruang, pagu anggaran 2027 menjadi Rp10,758 triliun.
Tambahan tersebut diarahkan untuk mendukung percepatan penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), serta dukungan terhadap Online Single Submission (OSS).
“Pagu indikatif semula sebesar Rp10,608 triliun. Setelah terdapat tambahan Rupiah Murni sebesar Rp150 miliar untuk percepatan penataan ruang, khususnya RDTR, RTRW, dan OSS, pagu anggaran 2027 menjadi Rp10,758 triliun,” ujar Ossy.
Anggaran tersebut akan dialokasikan untuk program dukungan manajemen, penyelenggaraan penataan ruang, serta pengelolaan dan pelayanan pertanahan.
Untuk 2027, Kementerian ATR/BPN menargetkan sejumlah output prioritas nasional. Target tersebut antara lain percepatan penyusunan 256 dokumen Persetujuan Substansi RDTR kabupaten/kota, sertipikasi hak atas tanah melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) sebanyak 3.208.472 bidang, Redistribusi Tanah sebanyak 105.600 bidang, serta akses Reforma Agraria bagi 180.000 kepala keluarga.
Dalam RDP tersebut, Kementerian ATR/BPN turut mengusulkan tambahan pagu anggaran sebesar Rp3,385 triliun. Tambahan anggaran tersebut diharapkan dapat memperkuat pencapaian target prioritas, memenuhi kebutuhan operasional, mempercepat penataan ruang, serta mendukung program 3 Juta Rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
“Kami mohon dukungan Komisi II DPR RI agar kebutuhan tambahan tersebut dapat memperkuat pencapaian target prioritas, pemenuhan kebutuhan operasional, percepatan penataan ruang, serta dukungan program 3 Juta Rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR),” tutur Ossy.
Setelah melalui pembahasan, Komisi II DPR RI menyetujui pagu anggaran Kementerian ATR/BPN Tahun 2027 sebesar Rp10.758.191.532.000 untuk ditetapkan sebagai pagu alokasi anggaran atau pagu definitif tahun 2027.
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Aria Bima kemudian membacakan persetujuan tersebut dalam rapat.
“Komisi II DPR RI menyetujui pagu anggaran Kementerian ATR/BPN tahun 2027 sebesar Rp10.758.191.532.000 untuk ditetapkan sebagai pagu alokasi anggaran (pagu definitif) tahun 2027,” ujar Aria Bima.
RDP tersebut turut diikuti sejumlah kementerian/lembaga yang menjadi mitra Komisi II DPR RI. Sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN juga hadir mendampingi Wamen ATR/Waka BPN.
