Jakarta, AMNN.co.id – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mencatat pencapaian luar biasa sepanjang tahun 2024. Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, melaporkan bahwa layanan Hak Tanggungan (HT) Elektronik berhasil menghasilkan total Rp882,7 triliun dari sertipikasi tanah, menandai kemajuan signifikan dalam pengelolaan pertanahan dan kontribusi terhadap perekonomian nasional.
“Sepanjang 2024, layanan pengajuan Hak Tanggungan mencapai 1.787.501 dokumen dengan nilai total Rp882,7 triliun. Kontribusi sektor ini terhadap pertumbuhan ekonomi mencapai sekitar 40% dari total pertumbuhan nasional,” ujar Nusron Wahid dalam acara Catatan Akhir Tahun Kementerian ATR/BPN yang digelar di Aula Prona, Jakarta, Selasa (31/12/2024).
Layanan HT Elektronik, yang diluncurkan sejak 2019, dirancang untuk mempermudah proses pendaftaran jaminan atas tanah atau properti sebagai agunan. Nusron Wahid menjelaskan, inovasi ini tidak hanya meningkatkan efisiensi pelayanan pertanahan, tetapi juga mendorong pemanfaatan aset masyarakat secara produktif.
“Hak Tanggungan adalah sertipikat tanah yang menjadi jaminan atas utang debitur kepada kreditur. Ini membantu keluarga dan pemilik tanah untuk memanfaatkan aset mereka secara optimal,” jelas Nusron.
Selain pencapaian dalam layanan HT, Kementerian ATR/BPN juga mencatat penanganan 8.058.650 berkas layanan sepanjang 2024. Dari jumlah tersebut, 84% didominasi oleh layanan informasi pertanahan, HT, dan peralihan hak.
“Jumlah ini merupakan yang tertinggi dalam 10 tahun terakhir. Sebagai perbandingan, layanan maksimal pada periode 2015-2023 hanya mencapai 6,6 juta. Pada 2024, dari total 8 juta layanan, 3.740.908 berkas berkaitan dengan informasi pertanahan,” tambah Nusron.
HT Elektronik dapat diajukan melalui platform digital yang diakses di https://htel.atrbpn.go.id. Layanan ini mencakup berbagai jenis hak atas tanah, seperti Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, hingga Hak Pakai atas tanah negara, yang wajib didaftarkan dan dapat dipindahtangankan.
Acara tersebut juga dihadiri oleh Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan; pejabat pimpinan tinggi madya dan pratama Kementerian ATR/BPN; serta Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Harison Mocodompis, yang memoderatori sesi tanya jawab dengan para awak media.
Keberhasilan ini diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat pelayanan publik di sektor pertanahan, sekaligus berkontribusi pada pembangunan ekonomi berbasis pertanahan yang lebih inklusif.
