Jakarta, AMNN.co.id – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) tengah menghadapi sejumlah tantangan sejak awal tahun 2025.
Beberapa tantangan itu di antaranya meliputi penerbitan sertifikat di atas laut di wilayah Kabupaten Tangerang, Bekasi, dan Sidoarjo, serta persoalan pertanahan di Tambun, Bekasi, yang menjadi perhatian publik dan memengaruhi dinamika internal kementerian. Insiden kebakaran di ruang Humas ATR/BPN juga turut disorot oleh berbagai pihak.
Dalam Rapat Pimpinan yang berlangsung di Kantor Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Rabu (12/2/2025), Menteri ATR/BPN Nusron meminta seluruh jajaran eselon satu dan dua agar tetap fokus pada tugas pokok, tanpa terpengaruh oleh opini yang berkembang di masyarakat.
“Kita memiliki pusat kendali informasi yang senantiasa memantau setiap perkembangan, sehingga kita tidak perlu terpengaruh oleh isu-isu yang tidak berdasar,” ujar Nusron dalam rapat tersebut.
Di tengah tantangan yang ada, Kementerian ATR/BPN juga melakukan efisiensi anggaran sebesar Rp2,011 triliun atau sekitar 31% dari total anggaran. Efisiensi ini berdampak pada penyesuaian volume program-program, termasuk Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Namun, Nusron menegaskan bahwa meski terjadi penyesuaian, program-program tersebut tetap berjalan sebagaimana mestinya.
“Kami hanya melakukan penyesuaian pada volume program, bukan menghentikan pelaksanaannya,” jelas Nusron.
Meskipun menghadapi berbagai kendala, Kementerian ATR/BPN tetap berkomitmen untuk menjalankan tugas secara profesional dan menjaga kualitas pelayanan publik.
Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN Ossy Dermawan menambahkan bahwa penanganan yang baik terhadap persoalan belakangan ini berhasil meningkatkan kepercayaan publik.
“Kepercayaan masyarakat terhadap Bapak Menteri dan Kementerian ATR/BPN harus dijaga dengan melakukan evaluasi berkelanjutan, perbaikan internal, dan peningkatan kualitas pelayanan,” ungkap Ossy.
Rapat Pimpinan tersebut dihadiri oleh para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN secara luring, serta seluruh Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi yang mengikuti secara daring.
Dengan berbagai tantangan yang dihadapi, Kementerian ATR/BPN tetap berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. (PUTRI)
