JAKARTA, AMNN.CO.ID – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terus memperkuat pelaksanaan Reforma Agraria melalui peningkatan pendampingan usaha bagi masyarakat penerima manfaat. Langkah ini dilakukan untuk memastikan tanah hasil redistribusi dapat dimanfaatkan secara produktif sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Direktur Jenderal (Dirjen) Penataan Agraria Kementerian ATR/BPN, Embun Sari, mengungkapkan bahwa jumlah kepala keluarga (KK) yang memperoleh fasilitas pendampingan usaha mengalami peningkatan.
Pada periode Oktober 2025 hingga Oktober 2026, jumlah penerima pendampingan usaha mencapai 35.500 KK. Angka tersebut meningkat dibandingkan periode Oktober 2024 hingga Oktober 2025 yang tercatat sebanyak 28.100 KK.
“Fasilitas pendampingan usaha masyarakat meningkat dari 28.100 kepala keluarga (KK) pada periode Oktober 2024-Oktober 2025 menjadi 35.500 KK pada periode Oktober 2025-Oktober 2026,” ungkap Embun Sari dalam keterangannya, Selasa (3/11/2026).
Menurutnya, Reforma Agraria tidak hanya berfokus pada sertipikasi dan redistribusi tanah, tetapi juga mencakup upaya pemberdayaan masyarakat agar tanah yang diterima dapat memberikan manfaat ekonomi secara berkelanjutan.
Melalui pendampingan usaha, masyarakat diharapkan mampu mengembangkan potensi ekonomi dari tanah yang dimiliki. Program ini juga menjadi bagian dari penataan akses, yakni pemberdayaan ekonomi masyarakat penerima manfaat Reforma Agraria.
Dengan demikian, tanah tidak hanya memberikan kepastian hukum atas kepemilikan, tetapi juga dapat menjadi modal produktif untuk mengembangkan usaha dan meningkatkan taraf hidup masyarakat.
Selain memperkuat pendampingan usaha, Kementerian ATR/BPN juga mendorong penguatan pelaksanaan Reforma Agraria melalui Undang-Undang tentang Pengaturan Reforma Agraria yang disahkan pada 2026.
Regulasi tersebut diharapkan menjadi landasan hukum untuk mengatasi berbagai hambatan dan kebuntuan sektoral yang selama ini dihadapi dalam pelaksanaan Reforma Agraria.
Embun Sari menjelaskan, pengesahan undang-undang tersebut menjadi langkah penting dalam memperkuat keberpihakan pemerintah kepada kelompok masyarakat yang membutuhkan akses dan keadilan atas tanah.
“Disahkannya Undang-Undang tentang Pengaturan Reforma Agraria pada tahun 2026 menjadi landasan hukum penting untuk memperkuat keberpihakan kepada rakyat, khususnya petani gurem, buruh tani, nelayan tradisional, masyarakat adat, dan kelompok ekonomi lemah lainnya,” jelasnya.
Kehadiran regulasi tersebut diharapkan dapat memberikan kepastian hukum bagi masyarakat penerima manfaat sekaligus mendorong pelaksanaan Reforma Agraria yang lebih terintegrasi.
Pelaksanaannya mencakup dua aspek utama, yakni penataan aset dan penataan akses. Penataan aset dilakukan melalui pengaturan penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah secara berkeadilan. Sementara itu, penataan akses diwujudkan melalui pemberdayaan ekonomi, pendampingan usaha, serta penguatan kapasitas masyarakat.
Melalui kedua aspek tersebut, pemerintah berharap Reforma Agraria tidak hanya mampu mewujudkan pemerataan penguasaan tanah, tetapi juga menciptakan peluang ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.
