JAKARTA, AMNN.CO.ID – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2025 dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI). Capaian tersebut menjadi opini WTP ke-14 yang berhasil dipertahankan secara berturut-turut oleh Kementerian ATR/BPN.
Opini WTP diserahkan Anggota III BPK RI, Akhsanul Haq, kepada Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian ATR/BPN, Dalu Agung Darmawan, di Kantor BPK RI, Jakarta, Kamis (16/7/2026).
Usai menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI, Dalu Agung menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran Kementerian ATR/BPN, baik di tingkat pusat maupun daerah, atas kerja keras dalam menjaga kualitas pengelolaan keuangan negara.
“Alhamdulillah, Kementerian ATR/BPN kembali berhasil memperoleh opini WTP. Pimpinan menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada seluruh jajaran, baik di Kementerian ATR/BPN Pusat, Kantor Wilayah, maupun Kantor Pertanahan yang telah bekerja keras sehingga capaian ini dapat kita raih,” ujarnya.
Menurut Dalu Agung, keberhasilan mempertahankan opini WTP merupakan hasil dari pengelolaan keuangan yang terus diperbaiki serta komitmen seluruh unit kerja dalam menjalankan tata kelola yang akuntabel dan transparan.
Meski demikian, ia mengingatkan bahwa capaian tersebut tidak boleh membuat seluruh jajaran berpuas diri. Berbagai rekomendasi dan temuan hasil pemeriksaan BPK tetap harus segera ditindaklanjuti sebagai bagian dari upaya penyempurnaan tata kelola keuangan dan pelaksanaan program.
“Opini WTP ini harus menjadi momentum bagi kita untuk segera menindaklanjuti seluruh temuan BPK yang masih perlu diselesaikan. Ini juga menjadi bagian dari evaluasi dalam mengelola keuangan dan pelaksanaan program di lingkungan Kementerian ATR/BPN,” katanya.
Selain itu, Dalu Agung juga meminta seluruh satuan kerja mempercepat pelaksanaan program dan penyerapan anggaran pada semester II Tahun Anggaran 2026 agar seluruh target kinerja yang telah ditetapkan dapat tercapai sesuai rencana.
Ia optimistis target tersebut dapat diwujudkan melalui penguatan koordinasi, peningkatan pengawasan, serta konsistensi dalam pelaksanaan program di seluruh jajaran Kementerian ATR/BPN.
Pada kesempatan yang sama, sejumlah kementerian dan lembaga lain di lingkungan Kabinet Indonesia Bersatu juga menerima opini Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK RI. Dalam acara tersebut, Sekjen ATR/BPN didampingi Kepala Biro Keuangan dan Barang Milik Negara, Kartika Sari.
