BALI, AMNN.CO.ID – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mendorong Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali untuk mempercepat integrasi Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) ke dalam sistem Online Single Submission (OSS) sebagai upaya memperkuat arah pembangunan dan investasi yang berkelanjutan.
Hal tersebut disampaikan Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Ossy Dermawan, saat menghadiri pertemuan bersama Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko IPK), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), dan jajaran Pemprov Bali di Wisma Sabha Kantor Gubernur Bali, Denpasar, Senin (20/7/2026).
Dalam pertemuan tersebut, pembahasan difokuskan pada strategi pengelolaan ruang di Bali yang dinilai semakin penting seiring terbatasnya ketersediaan lahan dan meningkatnya kebutuhan pembangunan di berbagai sektor.
“Bicara masa depan Bali, kita bicara bagaimana mengelola ruang yang terbatas sekaligus menjawab kebutuhan yang terus bertambah. Rencana Tata Ruang (RTR) adalah kompas pembangunan dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) adalah petunjuk operasionalnya,” ujar Ossy.
Ia menegaskan, seluruh dokumen tata ruang harus menjadi landasan utama dalam setiap proses pembangunan, mulai dari Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN), RTR Provinsi, RTR Kabupaten/Kota hingga RDTR.
Menurutnya, kepastian tata ruang akan memberikan arah yang jelas bagi pembangunan sekaligus menciptakan iklim investasi yang berkelanjutan.
“Kami ingin tata ruang benar-benar menjadi panglima pembangunan. Seluruh rencana pembangunan maupun investasi harus mengacu pada RTR dan RDTR yang telah ditetapkan,” katanya.
Ossy juga mengingatkan pentingnya percepatan integrasi RDTR ke dalam sistem OSS. Berdasarkan data Kementerian ATR/BPN, dari target 75 RDTR di Provinsi Bali, sebanyak 30 RDTR telah terintegrasi ke OSS, sementara empat lainnya masih dalam proses integrasi.
Saat ini, Kota Denpasar, Kabupaten Badung, dan Kabupaten Gianyar menjadi daerah yang telah menyelesaikan integrasi RDTR ke OSS secara penuh.
“Saya pikir perlu ada boosting agar proses ini bisa dipercepat, sehingga RDTR benar-benar menjadi dasar pembangunan dan investasi yang berkesinambungan di Provinsi Bali,” ujarnya.
Pertemuan tersebut turut dihadiri sejumlah menteri, wakil menteri, pimpinan lembaga, serta perwakilan BUMN. Selain membahas tata ruang, forum juga mengulas strategi pembangunan Bali dari berbagai sektor, mulai dari pariwisata, ekonomi kreatif, transportasi hingga penerbangan.
Menko IPK Agus Harimurti Yudhoyono yang memimpin jalannya pertemuan menekankan pentingnya pembangunan Bali dilakukan secara terintegrasi dan berorientasi jangka panjang.
Menurut AHY, sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, dan BUMD menjadi kunci agar pembangunan tidak berjalan secara parsial.
“Ini kembali meletakkan tata ruang sebagai panglima pembangunan. Kalau pembangunan dilakukan asal-asalan, maka akan menimbulkan bencana sekaligus menambah berbagai persoalan di sektor pariwisata, konektivitas, maupun lingkungan,” tegas AHY.
Sejumlah pejabat turut menyampaikan paparan dalam forum tersebut, di antaranya Gubernur Bali I Wayan Koster, Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana, Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya, serta Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy.
Wamen ATR/Waka BPN Ossy Dermawan hadir didampingi Direktur Jenderal Tata Ruang Suyus Windayana, Direktur Jenderal Penataan Agraria Embun Sari, serta Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Bali Eko Priyanggodo.
