CIAMIS, AMNN.CO.ID – Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) De La Tina, Dusun Rataharja RT 14/RW 04, Desa Padaringan, Kecamatan Purwadadi, Kabupaten Ciamis, dijalankan melalui struktur personel dan pembagian tugas yang mencakup pengelolaan operasional, pengawasan gizi, keuangan, produksi, hingga distribusi.
SPPG De La Tina dengan ID YY2TIIFZ merupakan bagian dari SPPG Yayasan Garuda Galuh Ciamis di bawah program Badan Gizi Nasional (BGN). Dapur tersebut mulai beroperasi pada 15 Desember 2025 dan saat ini melayani sekitar 2.347 penerima manfaat.
Dalam operasionalnya, SPPG De La Tina didukung 47 relawan, serta personel yang menjalankan fungsi manajemen dan pengawasan, di antaranya Kepala SPPG, Pengawas Gizi, Akuntan, dan Asisten Lapangan (Aslap).
Pembagian fungsi tersebut menjadi bagian dari tata kelola operasional, mulai dari memastikan kegiatan dapur berjalan sesuai ketentuan, menjaga aspek gizi dan keamanan pangan, mengelola anggaran, hingga memastikan makanan sampai kepada penerima manfaat sesuai jadwal.
Kepala SPPG Pastikan Operasional Berjalan Sesuai SOP
Kepala SPPG De La Tina, Mohamad Ilham Syah Rizal, mengatakan pengendalian kegiatan dilakukan sejak bahan makanan tiba di dapur hingga makanan siap didistribusikan.
“Dari mulai barang datang langsung quality control. Kita sortir mana yang layak dan mana yang tidak. Kita simpan di suhu yang memang seharusnya,” ujar Ilham.
Bahan yang dinilai tidak layak dipisahkan dan tidak digunakan dalam kegiatan memasak. Penyimpanan juga disesuaikan dengan kondisi bahan agar kualitas tetap terjaga sebelum masuk proses pengolahan.
Menurut Ilham, pengendalian tersebut merupakan bagian dari upaya memastikan setiap tahapan operasional berjalan sesuai standar.
“Setiap harinya kadang penerima manfaat berubah, ada yang bertambah. Tapi kita usahakan semuanya bisa terpenuhi dan dilayani sesuai SOP serta aturan BGN,” katanya.
Pengawas Gizi Awasi Higiene hingga Sampel Makanan
Dari sisi keamanan pangan dan gizi, Pengawas Gizi SPPG De La Tina, Eri Supriatna, SKM, menjalankan fungsi pengawasan terhadap proses produksi.
Eri mengatakan kepatuhan relawan terhadap SOP higiene menjadi salah satu hal yang diperiksa selama kegiatan produksi berlangsung.
“Pertama kita cek semua relawan, apakah dalam memasak mereka memakai SOP atau tidak, supaya tidak terjadi kontaminasi dengan kondisi yang ada di ruangan,” ujar Eri.
Para juru masak dan staf dapur diwajibkan menggunakan alat pelindung diri (APD), seperti masker, penutup rambut, dan sarung tangan.
Namun, penerapan higiene tidak hanya berkaitan dengan APD. Kebersihan tangan, peralatan, area kerja, serta tata cara menangani bahan makanan juga menjadi bagian dari pengawasan.
Pengawasan dilakukan sejak tahap persiapan bahan hingga makanan siap diporsikan.
“Pertama dari persiapan, dilihat kelayakannya, apakah bahan baku memenuhi standar atau tidak. Kemudian dari pengolahan juga dilihat apakah layak atau tidak. Setelah persiapan dan pengolahan sudah layak, baru kita ke pemorsian,” jelas Eri.
Petugas juga menyiapkan sampel makanan sebelum distribusi. Sampel diambil sejak awal kegiatan memasak dan disimpan pada tempat yang telah disediakan.
“Kita mengambil sampel dari awal pertama masak. Sampel ditaruh di showcase supaya sebelum pendistribusian kita bisa mengecek terlebih dahulu apakah layak untuk didistribusikan atau tidak,” ujarnya.
Makanan yang telah selesai dimasak kemudian dikemas dan ditutup selama proses pengiriman. Menurut Eri, makanan harus berada dalam kondisi tertutup untuk mengurangi risiko kontaminasi selama perjalanan.
Pengelolaan Keuangan Mengacu pada Pagu BGN
Sementara itu, Akuntan SPPG De La Tina, Tiara Dewi Rahmawati, menjelaskan pengelolaan keuangan dilakukan dengan menyesuaikan jumlah penerima manfaat dan pagu anggaran yang telah ditetapkan BGN.
Berdasarkan Keputusan Kepala BGN Nomor 401.1 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Tata Kelola Penyelenggaraan Program MBG Tahun Anggaran 2026, alokasi bahan makanan ditetapkan berdasarkan kelompok penerima manfaat.
Untuk porsi kecil, anggaran bahan makanan sebesar Rp8.000 per porsi, yang diperuntukkan bagi balita, PAUD, TK, RA, serta siswa SD/MI kelas 1 sampai kelas 3.
Sementara porsi besar memiliki alokasi bahan makanan sebesar Rp10.000 per porsi, yang diperuntukkan bagi siswa SD/MI kelas 4 ke atas, pelajar SMP, SMA/sederajat, serta ibu hamil dan ibu menyusui.
Harga Bahan Baku Dipantau
Dalam pengadaan bahan baku, tim keuangan melakukan survei harga untuk memastikan pembelian dilakukan sesuai harga yang berlaku.
Survei dilakukan melalui informasi dari dinas maupun pengecekan langsung ke pasar. Tim juga membandingkan harga dari koperasi yang menjadi mitra pengadaan.
Harga pembelian diupayakan tidak melampaui harga eceran tertinggi (HET) yang berlaku di lingkungan setempat.
“Pertama kita melakukan survei harga di pasar. Kita menggunakan harga eceran tertinggi sebagai acuan dan tidak boleh melebihi harga tersebut,” jelas Tiara.
Apabila bahan baku ditemukan rusak atau tidak layak sejak awal penerimaan, barang tersebut dikembalikan kepada pemasok.
Pencatatan transaksi dan pengarsipan dokumen juga menjadi bagian dari pengelolaan administrasi keuangan.
Dua Armada Disiapkan untuk Distribusi
Setelah proses produksi dan pemeriksaan selesai, fungsi distribusi dijalankan oleh tim lapangan.
Asisten Lapangan (Aslap) SPPG De La Tina, Heri Heryanto, mengatakan pihaknya menyiapkan dua armada untuk mendukung pendistribusian MBG ke sejumlah sekolah di wilayah pelayanan.
Dua armada tersebut dibagi berdasarkan wilayah distribusi. Satu armada menggunakan mobil Gran Max untuk melayani wilayah Kutawaringin dan Padarincang, sedangkan armada lainnya menggunakan mobil APV untuk wilayah Desa Bantarwangi dan Desa Sukamulya.
“Kita melihat situasi dan kondisi di lapangan. Untuk pendistribusian ada dua armada mobil dan dibagi menjadi dua rit,” ujar Heri, Senin (28/9/2026).
Pendistribusian rit pertama dimulai sekitar pukul 06.30 WIB. Waktu tersebut disesuaikan dengan batas layak konsumsi makanan yang tercantum pada label.
Untuk makanan porsi kecil, batas waktu konsumsi tercantum hingga pukul 10.00 WIB, sedangkan porsi besar hingga pukul 11.00 WIB.
“Kita mengacu pada label batas layak konsumsi. Untuk porsi kecil maksimal pukul 10.00, sedangkan porsi besar pukul 11.00. Jadi secara teknis pendistribusian kita lebih cepat dari waktu batas layak konsumsi,” jelasnya.
Monitoring Distribusi Dilakukan Berlapis
Menurut Heri, pemantauan distribusi tidak hanya dilakukan secara langsung di lapangan, tetapi juga menggunakan sistem aplikasi yang terhubung dengan tahapan distribusi.
Aslap mengerjakan aplikasi POP sebagai bagian dari monitoring jalannya pendistribusian. Melalui sistem tersebut, proses distribusi dapat dipantau mulai dari persiapan hingga pelaksanaan pengiriman ke wilayah pelayanan.
Setelah itu, proses pengiriman dilanjutkan melalui aplikasi Fleet Driver MBG yang dikelola oleh kurir MBG. Sistem tersebut digunakan untuk memastikan ompreng yang telah didistribusikan benar-benar sampai di lokasi dan diterima oleh PIC sekolah.
“Untuk monitoring pendistribusian, kita menggunakan aplikasi POP yang dikerjakan oleh Aslap. Kemudian dilanjutkan melalui aplikasi Fleet Driver MBG yang dikelola oleh kurir untuk memastikan ompreng yang didistribusikan sudah sampai dan diterima oleh PIC sekolah,” jelas Heri.
Dengan mekanisme tersebut, proses distribusi memiliki tahapan pemantauan mulai dari Aslap, kurir, hingga pihak sekolah sebagai penerima.
Pihak Sekolah Ikut Memantau Kualitas Makanan
Setelah makanan sampai di sekolah, proses pemantauan dilanjutkan oleh PIC sekolah.
Pihak sekolah menggunakan aplikasi PIC – Organolaptik untuk melakukan monitoring terhadap kualitas makanan yang diterima.
Pemantauan tersebut mencakup aspek rasa, bau, serta kondisi fisik makanan.
“Setelah makanan diterima oleh PIC sekolah, pihak sekolah juga melakukan monitoring melalui aplikasi PIC – Organolaptik. Di sana kualitas makanan dipantau mulai dari rasa, bau, sampai kondisi fisik makanan,” kata Heri.
Hasil pemantauan tersebut menjadi bagian dari informasi yang dapat digunakan untuk mengetahui kondisi makanan setelah sampai di lokasi penerima manfaat.
Wadah Makanan Disegel
Untuk menjaga keamanan makanan selama perjalanan, SPPG De La Tina menerapkan penggunaan segel pada wadah makanan atau ompreng.
Heri mengatakan segel digunakan sebagai tanda untuk memastikan wadah makanan belum dibuka selama proses distribusi.
“Kita sudah mulai menggunakan segel pada ompreng. Kita juga menekankan kepada pihak di lapangan, apabila segelnya tidak ada atau lepas, jangan dikonsumsi,” katanya.
Armada distribusi juga menggunakan pendingin udara selama perjalanan. Para pengemudi dilarang merokok di dalam kendaraan ketika membawa makanan.
Pelaporan Distribusi Dilakukan Secara Daring dan Fisik
Selain monitoring melalui aplikasi, proses pengiriman dan serah terima makanan dengan pihak sekolah juga didukung dokumen fisik.
Heri mengatakan terdapat surat jalan yang memuat informasi penerimaan dan pengembalian ompreng.
“Untuk pelaporan kita sudah menggunakan aplikasi, sistem online. Secara fisik juga ada pelaporan kepada PIC melalui surat jalan, termasuk surat penerimaan dan pengembalian ompreng,” ujarnya.
Setelah makanan selesai dibagikan, pengumpulan dan pengembalian wadah makanan juga dicatat melalui aplikasi.
“Di aplikasi itu tertera jumlah ompreng yang dikirim dan yang diambil,” katanya.
Sistem tersebut digunakan untuk membantu memastikan jumlah wadah yang kembali sesuai dengan jumlah yang telah didistribusikan.
Ompreng Cadangan Disiapkan
Untuk mengantisipasi masalah saat pembagian makanan, seperti wadah bocor, makanan tumpah, atau porsi yang tidak sesuai, SPPG menyiapkan sekitar 10 ompreng cadangan.
“Kalau ada wadah yang bocor atau tumpah, kita langsung ganti pada saat itu juga. Kita memang menyiapkan cadangan, sekitar 10 ompreng,” ungkapnya.
Menurut Heri, wadah cadangan tersebut sejauh ini tidak sering digunakan karena kondisi selama distribusi relatif berjalan sesuai rencana.
Kendala Armada Diantisipasi
Dalam proses distribusi, kendala kendaraan juga menjadi salah satu risiko yang diantisipasi.
Heri mengungkapkan pihaknya pernah menghadapi situasi ketika kendaraan distribusi mengalami kerusakan atau mogok di tengah perjalanan.
Dalam kondisi tersebut, pihaknya mencari solusi agar makanan tetap tiba di lokasi sesuai waktu yang ditentukan.
Masukan Penerima Manfaat Menjadi Bahan Evaluasi
Selain memastikan distribusi tepat waktu, tim lapangan juga melakukan komunikasi dengan penerima manfaat, guru, maupun orang tua.
Heri mengatakan dirinya secara berkala berkomunikasi dengan penerima manfaat dan turun langsung ke lapangan untuk mengetahui kondisi distribusi maupun keluhan yang muncul.
“Kita selalu merespons usulan dari penerima manfaat apabila memang bagus untuk menunjang perbaikan di dapur,” katanya.
Masukan tersebut disampaikan kepada pihak dapur sebagai bahan evaluasi, termasuk terkait rasa, porsi, maupun kondisi makanan.
Setelah distribusi selesai, laporan juga disampaikan kepada Kepala SPPG dan Pengawas Gizi.
“Yang pertama kita laporkan kualitas makanan. Kedua, kendala terkait tepat atau tidaknya waktu pendistribusian. Ketiga, kerusakan armada pendistribusian. Yang paling penting adalah komplain dari penerima manfaat,” ujarnya.
Dilengkapi Sertifikasi dan Pengelolaan Limbah
Dalam menunjang penerapan standar kebersihan, higiene, dan keamanan pangan, SPPG De La Tina menyatakan telah memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS), sertifikat bagi penjamah makanan, serta sertifikat halal.
Selain itu, dapur juga dilengkapi sistem IPAL Biofilter Anaerobik BIOFAL dari PT FAL JAYA ABADI yang telah memiliki sertifikasi ISO.
IPAL tersebut digunakan untuk membantu mengolah air limbah yang berasal dari aktivitas dapur, termasuk membantu mengurangi kadar pencemar seperti BOD, COD, dan TSS.
Sementara untuk limbah organik, SPPG juga melakukan pengelolaan melalui budidaya maggot.
Struktur Manajemen Berjalan dari Dapur hingga Distribusi
Rangkaian kegiatan tersebut menunjukkan pembagian fungsi dalam pengelolaan SPPG De La Tina, mulai dari tingkat manajemen hingga pelaksanaan di lapangan.
Kepala SPPG menjalankan fungsi koordinasi dan pengendalian operasional. Pengawas Gizi menangani pengawasan aspek gizi, higiene, keamanan pangan, serta kelayakan makanan sebelum distribusi. Akuntan menangani pengelolaan anggaran, pencatatan, dan administrasi keuangan. Sementara Asisten Lapangan menjalankan fungsi koordinasi distribusi, monitoring lapangan, pelaporan, serta penyampaian masukan dari penerima manfaat.
Di sisi operasional, terdapat 47 relawan yang menjalankan berbagai tugas produksi dan pelayanan di dapur.
Sementara dalam proses distribusi, terdapat mekanisme monitoring berlapis melalui aplikasi POP oleh Aslap, aplikasi Fleet Driver MBG oleh kurir, serta aplikasi PIC – Organolaptik yang digunakan PIC sekolah untuk memantau kualitas makanan.
Pembagian fungsi tersebut berjalan dalam satu rangkaian, mulai dari bahan baku datang, pemeriksaan kualitas, pengolahan, pemorsian, pengemasan, distribusi, penerimaan oleh PIC sekolah, pemantauan kualitas, hingga pengembalian wadah makanan.
Dengan demikian, pengelolaan SPPG De La Tina mencakup struktur personel, pembagian tupoksi, pengendalian anggaran, pengawasan mutu, monitoring distribusi berbasis aplikasi, pelaporan, serta evaluasi berdasarkan kondisi di lapangan.
SPPG De La Tina yang beroperasi sejak 15 Desember 2025 tersebut saat ini melayani sekitar 2.347 penerima manfaat. Seluruh proses pelayanan dijalankan dengan mengacu pada SOP dan ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan program MBG.
