Jakarta, AMNN.co.id — Sekretaris Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Pudji Prasetijanto Hadi, menyatakan optimisme terhadap peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada tahun anggaran 2026. Hal itu disampaikannya usai mengikuti Rapat Panitia Kerja (Panja) bersama Badan Anggaran DPR RI di Jakarta, Selasa (8/7/2025).
Dalam rapat pembicaraan pendahuluan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 tersebut, Pudji menegaskan bahwa pencapaian target PNBP hanya dapat diraih melalui kerja keras dan konsistensi dalam penyelesaian program-program yang sedang berjalan.
“Insyaallah, untuk mencapai itu harus ada kebijakan yang mendukung. Kami harus selesaikan target di tahun ini agar bisa meraih yang ditetapkan untuk 2026,” ujarnya.
Pudji memaparkan empat fokus utama dalam strategi peningkatan PNBP Kementerian ATR/BPN. Pertama, peningkatan layanan informasi sertipikat dan lokasi bidang tanah secara elektronik, termasuk pengembangan layanan berbasis Informasi Geospasial Tematik (IGT). Kedua, peningkatan kualitas pelayanan publik melalui implementasi teknologi informasi, khususnya Sertipikat Elektronik.
Fokus ketiga mencakup evaluasi kebijakan tarif layanan guna menciptakan iklim investasi yang sehat serta mendukung akses masyarakat. Sedangkan fokus keempat adalah optimalisasi penerimaan negara melalui pemanfaatan aset-aset milik kementerian.
“Melalui empat strategi ini, kami yakin target PNBP tahun 2026 akan tercapai dengan konsolidasi seluruh jajaran,” tegas Pudji.
Sebagai informasi, Kementerian ATR/BPN mencatat rata-rata pertumbuhan PNBP sebesar 14,2% per tahun. Sekitar 97% penerimaan berasal dari pelayanan pertanahan, yang menunjukkan kontribusi signifikan terutama melalui transformasi layanan digital.
Hingga akhir Juni 2025, realisasi PNBP mencapai Rp1,2 triliun atau sekitar 37,3% dari target tahun berjalan. Berdasarkan hasil rapat, Kementerian ATR/BPN diharapkan mampu mengumpulkan PNBP sebesar Rp3,3 triliun pada akhir 2025, terutama dari layanan pendaftaran tanah yang menunjukkan performa kuat.
Dalam rapat tersebut, Sekjen Pudji turut didampingi oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah, Shamy Ardian, serta Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama, Andi Tenri Abeng. (PUTRI)
