JAKARTA, AMNN.CO.ID – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mencatat realisasi redistribusi tanah melalui program Reforma Agraria sejak 1961 hingga 2026 telah mencapai 4,39 juta hektare. Selain itu, sebanyak 11.576 kepala keluarga (KK) di 26 lokasi prioritas Reforma Agraria telah merasakan manfaat dari program penataan aset dan penataan akses hingga tahun ini.
Capaian tersebut disampaikan Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan, dalam simposium bertajuk “Memperkuat Reforma Agraria untuk Keadilan Sosial, Kepastian Hukum, dan Kesejahteraan Rakyat” yang digelar dalam rangka peringatan HUT ke-15 Partai NasDem di Jakarta, Rabu (4/11/2026).
Ossy mengatakan, capaian redistribusi tanah tersebut menjadi catatan penting perjalanan Reforma Agraria di Indonesia, terutama sebelum hadirnya Undang-Undang tentang Pengaturan Reforma Agraria.
“Capaian ini tentunya menjadi catatan sejarah sebelum Undang-undang Pengaturan Reforma Agraria muncul. Inilah yang telah dilakukan sekuat tenaga oleh Kementerian ATR/BPN, dengan berbagai kompleksitas dan tantangan yang dihadapi,” ujar Ossy.
Ia menegaskan, Reforma Agraria tidak hanya berorientasi pada redistribusi dan legalisasi tanah. Program tersebut juga harus mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penataan akses, sehingga tanah yang telah dimiliki masyarakat dapat dimanfaatkan secara produktif dan memberikan dampak ekonomi dalam jangka panjang.
Menurut Ossy, terdapat dua aspek utama dalam pelaksanaan Reforma Agraria, yakni penataan aset dan penataan akses. Keduanya harus berjalan beriringan agar kepemilikan tanah tidak sekadar memberikan kepastian hukum, tetapi juga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Pertama dengan penataan aset, kedua penataan akses. Bagaimana tanah yang sudah dimiliki oleh rakyat bisa berdampak ekonomi dan berhasil guna,” tuturnya.
Lebih lanjut, Ossy menyampaikan bahwa pelaksanaan Reforma Agraria ke depan akan semakin diperkuat dengan hadirnya Undang-Undang tentang Pengaturan Reforma Agraria yang disahkan pada September 2026. Regulasi tersebut menjadi landasan pembentukan Badan Reforma Agraria Nasional (BRAN) untuk memperkuat koordinasi dan pelaksanaan Reforma Agraria secara menyeluruh.
Ia menilai, pembentukan BRAN merupakan langkah penting karena persoalan agraria tidak dapat diselesaikan hanya oleh satu kementerian atau lembaga.
“BRAN ini merupakan bukti, persoalan Reforma Agraria tidak bisa hanya diselesaikan oleh satu kementerian (ATR/BPN). Kita menyambut positif kehadiran BRAN ini yang memiliki fungsi dari hulu ke hilir,” ungkap Ossy.
Meski demikian, Kementerian ATR/BPN tetap menjalankan tugas dan kewenangannya dalam bidang administrasi pertanahan. Tugas tersebut meliputi survei, pengukuran, pencatatan, penetapan hak atas tanah, hingga pengadaan tanah untuk kepentingan umum.
Selain itu, ATR/BPN akan mendukung pelaksanaan tugas BRAN melalui penyediaan data dan informasi pertanahan, termasuk data objek tanah yang menjadi kewenangan kementerian serta informasi mengenai konflik agraria yang berkaitan dengan pelaksanaan Reforma Agraria.
“Kami mendukung penyediaan data dan juga informasi kepada BRAN. Khususnya, data objek yang menjadi kewenangan dari Kementerian ATR/BPN, termasuk data-data konflik agraria yang berkaitan dengan pelaksanaan Reforma Agraria,” pungkasnya.
Simposium tersebut dibuka oleh Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda, dan menghadirkan sejumlah narasumber dari berbagai kalangan. Mereka antara lain Menteri ATR/Kepala BPN periode 2016–2022, Sofyan Djalil; Wakil Ketua Pokja Regulasi dan Blueprint BRAN, Mohamad Sinal; Sekretaris Jenderal Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), Roni Septian Maulana; serta perwakilan DPP Petani NasDem, Nur Amalia.
Melalui penguatan kebijakan dan koordinasi lintas lembaga, pelaksanaan Reforma Agraria diharapkan tidak hanya memperluas akses masyarakat terhadap kepemilikan tanah, tetapi juga mampu mewujudkan keadilan agraria, kepastian hukum, dan peningkatan kesejahteraan rakyat.
