CIAMIS, AMNN.CO.ID – Kinerja pendapatan daerah Kabupaten Ciamis sepanjang tahun anggaran 2025 menunjukkan tren menggembirakan. Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) mencatat perolehan pendapatan melampaui target yang telah ditetapkan.
Berdasarkan data periode 1 Januari hingga 31 Desember 2025, target pendapatan daerah sebesar Rp379.435.591.181 berhasil terlampaui dengan realisasi mencapai Rp387.551.724.566 atau setara 102,14 persen.
Kepala Bapenda Ciamis, Aef Saefulloh, melalui Sekretaris Bapenda Angga Gustiana Yusman, menyampaikan bahwa capaian tersebut tidak lepas dari kontribusi sejumlah sektor strategis, khususnya Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
“BLUD menjadi penyumbang terbesar, terutama dari dua rumah sakit daerah dan 37 puskesmas dengan realisasi sekitar Rp214 miliar. Selain itu, penerimaan dari PBB-P2 mencapai kurang lebih Rp25,8 miliar, serta opsen PKB dan BBNKB sekitar Rp55,8 miliar,” ungkap Angga.
Meski memberikan kontribusi signifikan, Angga menegaskan bahwa pendapatan BLUD memiliki ketentuan khusus dan hanya dapat digunakan untuk mendukung operasional masing-masing BLUD, sesuai regulasi yang berlaku.
Ia menambahkan, penguatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga bersumber dari sektor pajak dan retribusi daerah yang menunjukkan peningkatan positif. Hal ini, menurutnya, dipengaruhi oleh meningkatnya kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban pajak.
“Peningkatan kepatuhan masyarakat tidak terlepas dari perbaikan sistem layanan, termasuk penerapan digitalisasi pajak dan retribusi. Inovasi ini mendorong transparansi sekaligus meningkatkan kepercayaan publik,” jelasnya.
Untuk tahun anggaran 2026, Bapenda Ciamis menetapkan target PAD sebesar Rp376.318.199.428. Target tersebut disusun dengan mempertimbangkan potensi riil daerah serta capaian pada perubahan anggaran tahun sebelumnya, yang bersumber dari pajak daerah, retribusi, dan pendapatan sah lainnya.
Dalam upaya menjaga kinerja pendapatan, Bapenda akan melanjutkan strategi yang telah berjalan dengan sejumlah penguatan, terutama melalui sinergi lintas sektor. Kolaborasi tidak hanya dilakukan antarperangkat daerah, tetapi juga melibatkan dunia usaha, akademisi, media, serta unsur masyarakat.
“Fokus kami tetap pada peningkatan kualitas layanan, penguatan sistem digital, dan pengembangan SDM. Selain itu, sesuai arahan Bupati, optimalisasi PAD juga diarahkan pada pemanfaatan aset daerah agar tidak semata bergantung pada retribusi,” ujarnya.
Angga juga mengakui masih terdapat beberapa pos PAD yang realisasinya belum optimal pada 2025, salah satunya pajak daerah yang pengelolaannya bersinergi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, seperti Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).
Di tengah dinamika kebijakan fiskal nasional dan penyesuaian anggaran, Pemerintah Kabupaten Ciamis tetap berkomitmen menjaga kemandirian keuangan daerah tanpa membebani masyarakat.
“Bupati menegaskan bahwa optimalisasi pendapatan harus dilakukan tanpa menambah beban warga serta tetap menjaga mutu layanan publik,” tambahnya.
Ke depan, Bapenda Ciamis menilai masih terdapat potensi penerimaan yang dapat dimaksimalkan, khususnya dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta sektor pajak lainnya, termasuk opsen PKB dan BBNKB, serta Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) dari sektor hotel, hiburan, dan makanan-minuman, guna mendukung peningkatan PAD tahun 2026. (putrie)
