CIAMIS, AMNN.CO.ID – Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) Kabupaten Ciamis mengembangkan penerapan pertanian sehat dan ramah lingkungan melalui sekolah lapang serta pendampingan Pertanian Sehat Ramah Lingkungan Berkelanjutan (PSRLB).
Hasil pelaksanaan program tersebut dibahas dalam lokakarya yang berlangsung di Aula DPKP Kabupaten Ciamis, Rabu (9/9/2026). Kegiatan itu diikuti unsur DPKP Kabupaten Ciamis, penyuluh, pendamping, petani peserta sekolah lapang, serta Kepala Bidang Penyuluhan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat.
Kepala Bidang Penyuluhan DPKP Kabupaten Ciamis, Novi Nuryanti, mengungkapkan bahwa sekolah lapang PSRLB mulai memberikan perubahan terhadap cara petani melihat dan mengelola lahan pertanian.
Ia menjelaskan, sebelumnya perhatian petani lebih banyak tertuju pada proses budidaya dan target produksi. Setelah memperoleh pendampingan, petani mulai diarahkan untuk memahami kondisi tanah, pemanfaatan bahan organik, hingga melakukan pengamatan terhadap pertumbuhan tanaman secara berkala.
“Setelah kami ajak belajar PSRLB, mereka mulai terbuka hati dan pikirannya. Mulai dari uji fisik tanah, kami bekali dengan ilmu, kemudian mereka menerapkan dan mengamati perkembangan tanaman dari minggu ke minggu,” kata Novi.
Menurutnya, penerapan metode pertanian ramah lingkungan pada awalnya masih menimbulkan keraguan di kalangan petani. Sebagian petani mempertanyakan apakah sistem organik mampu memberikan hasil produksi yang tinggi.
Namun, keyakinan tersebut mulai tumbuh setelah metode yang diajarkan diterapkan berdasarkan standar operasional prosedur (SOP). Dalam praktiknya, petani diperkenalkan dengan sejumlah teknik, di antaranya penggunaan benih muda, satu bibit untuk setiap titik tanam, serta penanaman dangkal.
Teknik tersebut diterapkan untuk mendukung pertumbuhan akar secara horizontal. Petani juga diarahkan memanfaatkan kompos dengan kebutuhan sekitar 5 hingga 7 ton per hektare.
Dalam pengelolaan tanaman padi, penggunaan air juga tidak dilakukan dengan cara terus-menerus menggenangi lahan. Petani turut melakukan penggarokan sebanyak empat kali.
Novi menerangkan, penggarokan bukan semata-mata untuk membersihkan gulma. Perlakuan tersebut juga ditujukan untuk membantu merangsang perkembangan akar dan pembentukan anakan tanaman.
“Ketika akar diputus, akan muncul ruas dan anakan. Ini yang membedakan antara teknologi pertanian organik dengan metode lainnya,” ujarnya.
Ia menyebutkan penerapan metode PSRLB di sejumlah lokasi telah menunjukkan hasil yang cukup menggembirakan. Salah satu contohnya terdapat di Cigembong, dengan lahan seluas satu hektare yang berdasarkan hasil ubinan mampu menghasilkan rata-rata 8,56 ton per hektare.
Capaian tersebut, kata Novi, menjadi gambaran bahwa penerapan pertanian yang lebih ramah lingkungan tidak otomatis membuat produktivitas menjadi rendah.
Selain hasil panen, aspek biaya produksi juga menjadi perhatian. Melalui pendampingan, petani didorong agar dapat membuat sebagian kebutuhan pertanian secara mandiri sehingga ketergantungan terhadap input dari luar dapat dikurangi.
“Ketika produksi lebih banyak, kualitas lebih tinggi, harga lebih tinggi, dan biaya produksi bisa ditekan karena mereka bisa membuat sendiri. Mudah-mudahan ini menjadi jalan untuk mendapatkan pendapatan yang lebih tinggi,” katanya.
Penerapan pertanian sehat juga dinilai memberikan manfaat dari sisi lingkungan. Penggunaan bahan kimia dapat ditekan, kemampuan petani dalam memenuhi kebutuhan pertanian sendiri dapat meningkat, dan kondisi lingkungan pertanian diharapkan tetap terjaga.
Meski demikian, Novi menilai keberhasilan program tidak cukup hanya mengandalkan penyampaian materi. Kemauan petani untuk mencoba dan menerapkan pengetahuan yang diperoleh menjadi faktor penting.
“Tantangan memang harus diawali dengan membangun minat dan niat. Ketika orangnya tidak niat dan tidak minat, diberikan materi sebanyak apa pun tidak akan masuk,” ujarnya.
Pendekatan yang digunakan dalam PSRLB juga melibatkan unsur masyarakat, termasuk lingkungan pesantren dan tokoh agama. Pelibatan tersebut dilakukan untuk memperluas pemahaman bahwa keberlanjutan pertanian berkaitan erat dengan kepedulian terhadap lingkungan.
“Niatan kita tidak hanya fokus pada produksi, tetapi ingin membangun kesadaran untuk sama-sama menjaga alam demi keberlanjutan sektor pertanian di masa depan,” kata Novi.
DPKP Kabupaten Ciamis kini memperluas penerapan pertanian organik, khususnya ke wilayah yang belum memiliki sertifikasi. Saat ini, luas lahan pertanian organik yang telah tersertifikasi di Kabupaten Ciamis disebut mencapai sekitar 54,6 hektare.
Sementara itu, pelaksanaan PSRLB pada 2026 diarahkan untuk mengembangkan praktik pertanian ramah lingkungan pada areal sekitar 10,5 hektare. Sekolah lapang dilaksanakan di lima wilayah, yaitu Pamarican, Cigembor, Sadananya, Panumbangan, dan Cisaga.
Novi mengatakan pengembangan program tidak dilakukan secara seragam karena setiap wilayah memiliki kondisi berbeda. Ketersediaan air menjadi salah satu pertimbangan utama sebelum penerapan dilakukan.
“Kalau di daerah yang tidak ada irigasinya, tidak bisa kami paksakan karena bisa gagal panen. Kalau masih ada sumber air, kita dorong dengan sarana dan prasarana yang memungkinkan,” katanya.
Untuk lahan yang menghadapi keterbatasan air tetapi masih memungkinkan ditanami, petani dapat memilih varietas yang memiliki daya tahan lebih baik terhadap kondisi kering. Namun, apabila sumber air benar-benar tidak tersedia, penanaman tidak disarankan untuk dipaksakan.
“Kalau sudah tidak ada air, jangan dipaksakan. Kami khawatir petani rugi,” ujar Novi.
Ia juga mengingat kembali kondisi yang dihadapi petani pada 2022-2023 ketika persoalan pupuk menjadi salah satu kendala dalam kegiatan pertanian. Situasi tersebut kemudian mendorong pihaknya bersama petani untuk mempelajari pembuatan pupuk secara mandiri.
“Pada saat itu kami berusaha membuat pupuk bersama para petani dan alhamdulillah semuanya bisa berjalan dengan lancar,” katanya.
Kemampuan tersebut diharapkan terus dikembangkan agar semakin banyak petani yang dapat menghasilkan pupuk secara mandiri dengan tetap mengikuti ketentuan dan SOP yang telah ditetapkan.
Di sisi lain, Koordinator Umum II Gaccors, Alik Sutaryat, menilai pengembangan pertanian ramah lingkungan harus dibarengi dengan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, baik petani maupun penyuluh.
Menurut Alik, berbagai persoalan yang muncul dalam sektor pertanian seharusnya tidak hanya dipandang sebagai hambatan. Persoalan tersebut dapat menjadi momentum untuk meningkatkan kemampuan sekaligus melahirkan inovasi.
“Harapan kita ke depan menjadikan para petani menjadi tangguh dan berani. Hambatan dan tantangan harus kita ubah menjadi peluang,” kata Alik.
Ia juga menyoroti perlunya peningkatan kompetensi penyuluh secara berkelanjutan. Perkembangan teknologi dan teknik budidaya yang terus berubah membuat penyuluh dituntut untuk selalu memperbarui pengetahuan.
“Kompetensi para penyuluh perlu di-upgrade, minimal dua atau tiga tahun sekali. Ini penting karena perkembangan teknologi pertanian terus berjalan,” ujarnya.
Menurut Alik, penyuluh yang memiliki pengetahuan dan keterampilan yang terus diperbarui akan lebih mampu menjembatani kebutuhan petani dengan perkembangan teknologi pertanian. Kondisi tersebut sekaligus dapat mempercepat proses pengenalan inovasi kepada masyarakat.
Penguatan kapasitas petani dan penyuluh, lanjut dia, juga menjadi bagian dari peran pemerintah daerah dalam menjaga ketahanan pangan. Kerja sama antara pemerintah, penyuluh, petani, dan unsur masyarakat dinilai penting agar sektor pertanian mampu menghadapi berbagai tantangan ke depan.
Melalui sekolah lapang dan pendampingan PSRLB, DPKP Kabupaten Ciamis berharap praktik pertanian sehat dan ramah lingkungan dapat berkembang secara bertahap dan diterapkan pada semakin banyak lahan pertanian di Kabupaten Ciamis. (PUtri)
