Nunukan, AMNN.co.id – Semangat emansipasi yang diwariskan R.A. Kartini terus tumbuh dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk di sektor pertanahan. Di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), peran perempuan kian menonjol, terutama sebagai petugas ukur yang bertugas hingga ke wilayah terluar Indonesia.
Hingga April 2025, dari target 126 juta bidang tanah yang akan didaftarkan secara nasional, sebanyak 121,6 juta bidang telah terdata. Capaian ini tidak terlepas dari kontribusi para petugas ukur, termasuk 805 perempuan dari total 2.747 petugas yang tersebar di seluruh Indonesia.
Petugas ukur perempuan tidak hanya menjalankan fungsi teknis, tetapi juga mengedepankan pendekatan inklusif dan humanis dalam berinteraksi dengan masyarakat.
Salah satu petugas ukur perempuan, Shafira Dian Kumala Sari dari Kantor Pertanahan (Kantah) Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, menilai pendekatan empatik sangat penting, terutama di daerah terpencil.
“Sebagai perempuan, kami berusaha memahami kondisi sosial dan kebutuhan masyarakat. Itu membuat komunikasi lebih efektif dan membangun kepercayaan,” ujar Shafira, Minggu (20/4/2025).
Ia mengungkapkan bahwa medan berat dan keterbatasan akses di wilayah perbatasan menjadi tantangan tersendiri. Namun, pendekatan partisipatif dinilai berhasil dalam memberikan pemahaman kepada warga tentang pentingnya legalitas tanah.
“Ketika masyarakat menerima sertipikat tanah, saya merasa ikut membuka jalan bagi kehidupan mereka yang lebih stabil,” tambahnya. Shafira diketahui merupakan satu-satunya petugas ukur perempuan di Kantah Nunukan.
Hal serupa disampaikan oleh Anggi Halimah Dala, petugas ukur dari Kantah Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur. Ia menyebut kondisi geografis yang ekstrem, seperti wilayah perbukitan dan pegunungan, menjadi tantangan dalam menjalankan tugasnya.
“Setiap hari kami menghadapi medan sulit. Tapi semangat kami tetap sama, yakni memastikan pengukuran dilakukan secara akurat dan menyeluruh,” kata Anggi.
Ia menegaskan bahwa kontribusi perempuan dalam pengukuran pertanahan tak hanya menghasilkan data spasial, tetapi juga mendukung pemerataan pembangunan nasional.
“Kami percaya, data pertanahan yang valid menjadi fondasi penting bagi pemerintah daerah dalam merancang pembangunan yang lebih baik,” tutupnya.
