Jakarta, AMNN.co.id – Memasuki Tahun Anggaran 2025, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menegaskan pentingnya penyusunan anggaran yang lebih berorientasi pada program-program strategis yang memberikan dampak langsung kepada masyarakat.
Pernyataan ini disampaikan dalam Rapat Pimpinan (Rapim) Kementerian ATR/BPN yang digelar di Aula Prona, Jakarta, pada Kamis (9/1/2024).
Dalam arahannya, Menteri Nusron meminta agar alokasi anggaran untuk kegiatan administratif, seperti rapat dan bimbingan teknis, dikurangi demi mendukung program prioritas seperti penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), penyelesaian kasus pertanahan, dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
“Saya ingin anggaran untuk rapat dan bimbingan teknis dikurangi. RDTR ditambah, kasus pertanahan diselesaikan, dan pelayanannya ditingkatkan lagi,” ujar Nusron setelah mendengarkan paparan capaian program dan rencana kerja dari jajaran Eselon I dan II.
Nusron juga menegaskan bahwa anggaran yang ada harus dioptimalkan untuk mendukung pengembangan sumber daya manusia (SDM) dan sistem pelayanan. “Anggaran yang ada harus benar-benar dioptimalkan untuk meningkatkan sistem layanan dan SDM kita,” tambahnya.
Rapim tersebut dimulai dengan laporan capaian program tahun 2024, evaluasi penggunaan anggaran, serta rencana dan target kerja untuk tahun 2025. Menteri Nusron memberikan masukan dan pandangan terhadap program yang telah dan akan dilaksanakan demi memastikan semua kebijakan berjalan sesuai prioritas kementerian.
Hadir dalam kegiatan ini Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan; Sekretaris Jenderal, Suyus Windayana, yang bertindak sebagai moderator; serta Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN. Rapat juga diikuti secara daring oleh Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi se-Indonesia beserta jajarannya.
Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan kinerja Kementerian ATR/BPN dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat serta mempercepat penyelesaian masalah pertanahan yang menjadi salah satu prioritas nasional. (PUTRI)
