JAKARTA, AMNN.CO.ID – Realisasi penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) secara nasional mencapai 87,98 persen. Capaian tersebut melampaui target minimal pemerintah sebesar 87 persen dalam Lahan Baku Sawah (LBS) untuk mendukung ketahanan pangan nasional.
Hal tersebut disampaikan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, dalam Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) terkait Perkembangan Penetapan LP2B di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Rabu (11/11/2026).
Nusron menjelaskan, berdasarkan data per 10 November 2026, kesepakatan penetapan LP2B antara pemerintah pusat melalui Direktorat Jenderal Tata Ruang dengan pemerintah daerah, baik kabupaten/kota maupun provinsi, telah mencapai 87,98 persen.
“Artinya, kita sudah surplus 0,98 persen dari target nasional minimal 87 persen untuk menunjang ketahanan pangan sehingga nanti bisa kita lindungi sawah barunya,” ujar Nusron.
Capaian tersebut tidak terlepas dari dukungan pemerintah daerah dalam proses penetapan LP2B. Hingga saat ini, sebanyak 110 kabupaten/kota telah menetapkan Surat Keputusan (SK) LP2B.
Selain itu, sebanyak 300 kabupaten/kota telah menyelesaikan proses verifikasi dan mencapai kesepakatan dengan Direktorat Jenderal Tata Ruang. Sementara itu, 47 kabupaten/kota masih dalam proses penyelesaian berita acara kesepakatan dengan empat direktorat jenderal, dua kabupaten/kota memproses berita acara kesepakatan dengan tiga direktorat jenderal, serta 11 kabupaten/kota masih menyelesaikan proses berita acara kesepakatan di daerah.
Meski secara nasional telah melampaui target, Nusron mengungkapkan masih terdapat tiga provinsi yang capaian penetapan LP2B-nya berada di bawah ambang batas minimal 87 persen.
Ketiga provinsi tersebut yakni Riau dengan capaian 76,24 persen, Banten sebesar 84,73 persen, dan Papua sebesar 78,02 persen.
Menurut Nusron, pemerintah telah melakukan pembahasan bersama gubernur, bupati/wali kota, serta dinas terkait mengenai kondisi ketiga provinsi tersebut. Namun, terdapat sejumlah kendala yang menyebabkan capaian LP2B di wilayah tersebut belum dapat ditingkatkan.
“Kami sudah berdiskusi dengan semua pihak, baik gubernur, bupati/wali kota, maupun dinas terkait yang berkenaan dengan tata ruang. Tiga provinsi ini memang sudah tidak bisa di-upgrade. Di Provinsi Riau, lahannya didominasi perkebunan. Sementara itu, di Provinsi Banten, meski sudah ditopang dua kabupaten, yakni Lebak dan Pandeglang yang hampir mencapai 95 persen, agregat provinsinya masih berada di bawah target nasional,” jelasnya.
Dari sisi regulasi, Kementerian ATR/BPN telah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 34 Tahun 2026 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang. Melalui Pasal 81 dalam regulasi tersebut, pemerintah daerah dapat melakukan revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) secara parsial tanpa harus menunggu siklus revisi lima tahunan.
Ketentuan tersebut juga dapat dimanfaatkan untuk mengakomodasi penetapan LP2B dalam dokumen tata ruang daerah.
Nusron menegaskan, langkah selanjutnya adalah memastikan seluruh LP2B yang telah ditetapkan pemerintah daerah dapat dimasukkan ke dalam revisi RTRW. Dengan demikian, lahan yang telah ditetapkan sebagai kawasan pertanian pangan berkelanjutan memiliki perlindungan tata ruang guna mencegah alih fungsi lahan.
“Jadi, pekerjaan selanjutnya memastikan LP2B yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah masuk ke dalam revisi RTRW. Setelah ada penetapan LP2B dari bupati, segera dimasukkan ke dalam revisi tata ruang supaya tidak ada alih fungsi lagi,” tuturnya.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, selaku pimpinan rapat menerima laporan perkembangan penetapan LP2B sekaligus menyepakati capaian akhir secara nasional sebesar 87,98 persen.
Ia juga menyampaikan kesepakatan untuk menyinkronkan data LP2B dan Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD) ke dalam satu peta guna mendukung integrasi data dan pengendalian perlindungan lahan pertanian.
“Memang ada tiga provinsi yang masih kurang, tapi kita sepakatkan saja. Selain itu, kita juga sepakat terkait sinkronisasi LP2B dan Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD) menjadi satu petanya,” ujar Zulkifli Hasan.
Rakortas tersebut turut dihadiri Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Wakil Menteri Lingkungan Hidup Diaz Faisal Malik Hendropriyono, Kepala Badan Pusat Statistik Amalia Adininggar, serta jajaran kementerian dan lembaga terkait.
Dalam pertemuan tersebut, Menteri ATR/BPN Nusron Wahid didampingi Direktur Jenderal Tata Ruang Suyus Windayana dan Pelaksana Harian (Plh.) Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Dwi Budi Martono.
