Jakarta, AMNN.co.id – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) mengenai pelaksanaan proyek Integrated Land Administration and Spatial Planning Project (ILASPP) untuk periode 2025-2029.
Rakor yang dilaksanakan pada Selasa, 18 Maret 2025, di Kantor Badan Informasi Geospasial (BIG) ini merupakan tindak lanjut dari Nota Kesepahaman yang ditandatangani oleh lima kementerian/lembaga (K/L) pada Senin, 17 Maret 2025.
Dalam rakor tersebut, Nusron Wahid menekankan pentingnya kolaborasi antar kementerian untuk memastikan keberhasilan proyek ILASPP.
“Kami akan melakukan pertemuan setiap bulan untuk memantau serta mengontrol pengembangan dan dinamika proyek ini,” ujar Nusron.
Proyek ILASPP bertujuan untuk mengintegrasikan administrasi pertanahan dan tata ruang yang melibatkan Kementerian ATR/BPN, Kementerian Transmigrasi, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Kehutanan, serta Badan Informasi Geospasial (BIG).
Fokus utama dari proyek ini adalah penyelesaian kadastral, terutama untuk Areal Penggunaan Lain (APL) di sektor Kehutanan dan Transmigrasi.
Wakil Menteri Transmigrasi, Viva Yoga Mauladi, menyatakan bahwa integrasi data nasional merupakan amanat Presiden Republik Indonesia kepada Kementerian Transmigrasi.
“Kami merasa sangat terbantu dengan adanya program ini, terutama dalam hal penyelesaian masalah lahan,” tambah Viva.
Kepala BIG, Muh Aris Marfai, yang juga menjadi tuan rumah dalam rakor ini, melaporkan bahwa BIG telah membentuk struktur organisasi untuk mendukung pelaksanaan ILASPP.
“Kami telah menyiapkan tim teknis yang akan bertanggung jawab untuk kebutuhan peta dalam proyek ini,” jelas Muh Aris.
Rakor ini juga dihadiri oleh pejabat pimpinan tinggi madya dari Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kehutanan, dan Kementerian Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan.
Selain itu, turut mendampingi Menteri ATR/BPN, Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN, Suyus Windayana, Direktur Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang, Virgo Eresta Jaya, serta Plt. Direktur Jenderal Tata Ruang, Reny Windyawati beserta jajaran.
Dengan dilaksanakannya rakor ini, diharapkan bahwa integrasi administrasi pertanahan dan tata ruang di Indonesia dapat lebih terkoordinasi dan efisien, mendukung pembangunan nasional yang berkelanjutan.
