Menteri Nusron Tekankan Integritas dan Pelayanan Prima kepada Masyarakat

Nasional28 Dilihat

JAKARTA, AMNN.CO.ID – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menekankan pentingnya integritas, profesionalitas, dan komitmen pelayanan kepada masyarakat bagi seluruh jajaran Kementerian ATR/BPN. Pesan tersebut disampaikan saat melantik dan mengambil sumpah/janji 152 pejabat manajerial dan fungsional di Kantor Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Kamis (29/10/2026).

Dalam arahannya, Menteri Nusron meminta para pejabat yang baru dilantik agar memberikan pelayanan secara optimal dan tidak mempersulit masyarakat dalam mengurus keperluan pertanahan. Menurutnya, pejabat administrator, khususnya yang bertugas di lingkungan Kantor Pertanahan, memiliki peran strategis karena berhubungan langsung dengan pelayanan publik.

“Pesan kami dalam pelantikan ini, tolong layani masyarakat dengan baik dan tidak mempersulit urusan orang. Terlebih, ini para eselon tiga paling berdekatan dengan fungsi-fungsi layanan pertanahan kepada masyarakat,” ujar Nusron di hadapan para pejabat yang mengikuti pelantikan secara langsung maupun daring.

Ia menjelaskan, sekitar 90 persen tugas dan fungsi Kementerian ATR/BPN berkaitan dengan pelayanan publik. Karena itu, tingkat kepuasan masyarakat perlu menjadi salah satu tolok ukur keberhasilan pelaksanaan tugas seluruh jajaran kementerian.

BACA JUGA:  Pemerintah Percepat Penetapan Lahan Sawah Dilindungi di 29 Provinsi, Target Rampung Juni 2026

Nusron juga mengingatkan agar petugas memberikan pendampingan kepada masyarakat yang mengalami kesulitan dalam memenuhi persyaratan administrasi. Menurutnya, setiap pemohon memiliki tingkat pemahaman dan kemampuan yang berbeda dalam mengakses informasi pelayanan.

“Layani dengan hati. Kalau ada dokumen yang belum sesuai, jangan serta-merta ditolak, tetapi dibantu dan didampingi. Kondisi masyarakat kita berbeda-beda. Ada yang sudah memahami persyaratan karena melek digital, tetapi masih banyak yang perlu dibimbing,” tegasnya.

Dalam pelantikan tersebut, sebanyak 152 pejabat resmi dilantik dengan rincian 147 Pejabat Administrator, empat Pejabat Fungsional, dan satu Pejabat Pimpinan Tinggi Madya. Jabatan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang dilantik adalah Inspektur Jenderal (Irjen) ATR/BPN yang kini dijabat Komisaris Jenderal Polisi Wahyu Widada.

Kepada Irjen ATR/BPN yang baru, Menteri Nusron turut menekankan pentingnya penguatan tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance, kedisiplinan, serta integritas dalam menjalankan fungsi pengawasan.

Ia berharap pengawasan internal di lingkungan Kementerian ATR/BPN tidak hanya dilakukan setelah terjadi pelanggaran atau permasalahan, tetapi juga mampu mengidentifikasi potensi risiko sejak dini melalui pendekatan early warning system atau sistem peringatan dini.

BACA JUGA:  ATR/BPN Tuntaskan 90,8 Persen Tindak Lanjut Temuan BPK, Raih Penghargaan

“Kami berharap pengawasan sifatnya bukan post factum (setelah kejadian atau sesudah fakta tersebut terjadi), tapi pengawasan yang sifatnya early warning system atau peringatan dini. Kalau bisa sebelum kejadian, kita sudah lakukan mitigasi-mitigasi sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan,” pesan Nusron.

Pelantikan tersebut turut dihadiri Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan, serta sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan Kementerian ATR/BPN.

Dalam rangkaian acara, perwakilan pejabat yang dilantik, yakni Irjen ATR/BPN Wahyu Widada, membacakan Pakta Integritas. Prosesi kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji Jabatan.

Direktur Jenderal Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan (Dirjen PTPP), Arief Muliawan, serta Pelaksana Harian (Plh.) Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang (PPTR), Dwi Budi Martono, bertindak sebagai saksi dalam prosesi tersebut.

Melalui pelantikan ini, Menteri Nusron berharap seluruh pejabat yang mendapatkan amanah baru dapat menjalankan tugas secara profesional, menjaga integritas, serta mengutamakan kepentingan masyarakat dalam setiap pelaksanaan pelayanan dan pengawasan di lingkungan Kementerian ATR/BPN.