YOGYAKARTA, AMNN.CO.ID – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menegaskan pentingnya keterbukaan terhadap kritik dan masukan masyarakat sebagai bagian dari upaya memperbaiki kualitas kebijakan publik.
Hal tersebut disampaikannya saat menjadi pembicara dalam kegiatan KOPDAR Bareng Mas Dar bertema “Pancasila Pemersatu Bangsa Indonesia” yang diselenggarakan Total Politik di Auditorium Joglo Gelanggang Inovasi dan Kreativitas (GIK) Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta, Senin (15/6/2026).
Di hadapan peserta yang mayoritas mahasiswa, Nusron menilai seorang pejabat publik harus memiliki kesiapan untuk menerima kritik, bahkan cibiran, karena tugas yang diemban berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat luas.
Menurutnya, kritik dan keluhan masyarakat menjadi bahan evaluasi penting untuk memastikan kebijakan yang diambil pemerintah dapat terus diperbaiki dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi publik.
“Sebagai pejabat publik yang bekerja untuk kepentingan umum, kita harus siap mendengar kritik dan masukan dari masyarakat. Dari sanalah kita bisa mengetahui apa yang perlu diperbaiki agar kebijakan yang dibuat semakin baik,” ujarnya.
Dalam dialog yang digelar dalam rangka memperingati Bulan Pancasila tersebut, Nusron juga mengajak mahasiswa untuk menjadikan nilai-nilai Pancasila sebagai landasan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Ia menegaskan, setiap kebijakan publik yang dihasilkan pemerintah perlu terus diuji kesesuaiannya dengan nilai-nilai Pancasila. Karena itu, keterlibatan masyarakat dalam memberikan masukan menjadi bagian penting dalam proses evaluasi kebijakan.
Menurut Nusron, semangat evaluasi dan perbaikan juga sejalan dengan momentum Tahun Baru Islam yang bertepatan dengan pelaksanaan kegiatan tersebut. Ia mengajak seluruh peserta untuk menjadikan pergantian tahun sebagai kesempatan melakukan refleksi dan meningkatkan kualitas diri.
“Setiap individu harus berupaya menjadi lebih baik dari waktu ke waktu. Prinsip itu juga berlaku dalam pemerintahan, di mana setiap kebijakan harus terus dievaluasi agar mampu menjawab kebutuhan masyarakat yang terus berkembang,” katanya.
Ia menambahkan, pemerintah tidak boleh berhenti melakukan pembenahan. Evaluasi yang dilakukan secara berkelanjutan menjadi kunci untuk menghasilkan kebijakan yang lebih efektif, tepat sasaran, dan sesuai dengan harapan masyarakat.
Kegiatan KOPDAR Bareng Mas Dar juga menghadirkan Wakil Menteri Pertanian Sudaryono dan Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin), Budiman Sudjatmiko. Dialog berlangsung secara terbuka dan interaktif bersama para peserta hingga akhirnya dihentikan setelah sekitar 30 menit karena situasi yang tidak lagi kondusif.
Dalam kesempatan tersebut, Menteri Nusron turut didampingi sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Kementerian ATR/BPN serta Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Sepyo Achanto, beserta jajaran. (Red)
