JAKARTA, AMNN.CO.ID – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, mendorong penguatan upaya pencegahan dan penyelesaian tindak pidana pertanahan melalui dua langkah strategis. Pertama, pelaksanaan rapat koordinasi (rakor) secara berjenjang hingga tingkat kabupaten/kota dengan melibatkan kepala desa dan perangkat yang berwenang menerbitkan surat keterangan pertanahan. Kedua, memasukkan kejahatan alih fungsi lahan sebagai salah satu fokus utama pembahasan.
Kedua rekomendasi tersebut disampaikan Nusron saat membuka Rapat Koordinasi Pencegahan dan Penyelesaian Tindak Pidana Pertanahan Tahun 2026, Kamis (12/11/2026).
Menurut Nusron, pencegahan tindak pidana pertanahan harus dilakukan sejak tingkat paling bawah atau hulu. Sebab, kepala desa dan perangkat desa memiliki peran penting dalam proses administrasi serta penerbitan dokumen yang berkaitan dengan pertanahan.
Ia menilai, pemerintah desa dan tokoh masyarakat setempat memiliki pemahaman mengenai sejarah, riwayat, serta kondisi penguasaan tanah di wilayahnya masing-masing. Pengetahuan tersebut dinilai penting untuk mencegah munculnya persoalan pertanahan.
“Yang paling paham tentang kejadian yang menimpa di lokasi tersebut ya tetua-tetua orang lokal di situ. Yang tahu sejarahnya, dulu duduk perkaranya bagaimana,” ujar Nusron.
Untuk itu, ia meminta Kantor Pertanahan di daerah menginisiasi rakor pencegahan dengan melibatkan kepala desa, petugas pembuat surat keterangan di desa, kejaksaan negeri, kepolisian, serta pemerintah daerah.
Melalui kegiatan tersebut, perangkat desa diharapkan memperoleh edukasi mengenai administrasi pertanahan sehingga potensi sengketa dan tindak pidana pertanahan dapat diantisipasi sejak dini.
“Sebelum ada rakor yang melibatkan di tingkat pusat ini, kami mohon di tingkat kepala kantor membuat rakor pencegahan yang diundang adalah kepala desa dan petugas pembuat surat keterangan di desanya, Kajari, Kapolres, dan pemerintah daerah. Jadi, kita jemput wilayah ini sampai di level hulunya,” katanya.
Selain memperkuat pencegahan dari tingkat desa, Nusron juga menekankan pentingnya memperluas fokus penanganan tindak pidana pertanahan. Menurutnya, penegakan hukum tidak boleh hanya berorientasi pada aspek kepemilikan atau penguasaan tanah (land tenure), tetapi juga harus mencakup aspek penggunaan dan pemanfaatan tanah (land use).
Ia menyoroti masih adanya sekitar 554 ribu hektare tanah yang pemanfaatannya tidak sesuai dengan perizinan dan ketentuan tata ruang. Kondisi tersebut antara lain terjadi akibat alih fungsi lahan sawah menjadi kawasan perumahan, industri, dan peruntukan lainnya tanpa mengikuti ketentuan yang berlaku.
Nusron menilai, kejahatan terkait alih fungsi lahan perlu mendapat perhatian serius agar penegakan hukum dapat memberikan efek jera sekaligus melindungi keberadaan lahan pertanian.
“Kalau tidak ada pembahasan yang masuk ke land use-nya, ini tidak ada efek jera. Nanti lama-lama sawah kita habis. Kalau sawah sudah habis, kebutuhan pangan kita akan sangat bergantung pada impor,” tegasnya.
Ia mengingatkan, ketergantungan terhadap impor pangan dapat berdampak pada kemandirian bangsa. Karena itu, pengawasan terhadap penggunaan dan pemanfaatan tanah perlu diperkuat agar tetap sesuai dengan perizinan dan peraturan tata ruang.
Dalam kesempatan tersebut, Nusron juga meminta seluruh Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi serta jajaran Kepolisian RI dan Kejaksaan RI meningkatkan koordinasi dan kolaborasi dalam mencegah maupun menyelesaikan tindak pidana pertanahan.
Menurutnya, sinergi antarlembaga tidak cukup hanya dilakukan di tingkat provinsi, tetapi harus diperkuat hingga tingkat kabupaten/kota dan desa.
“Kami mohon sinergi dan kolaborasi tidak hanya di tingkat provinsi, tetapi di level bawah juga ditingkatkan supaya bahu-membahu melakukan pencegahan sejak dini,” ujarnya.
Usai membuka rakor dengan pemukulan gong, Nusron menyerahkan piagam penghargaan dan menyematkan pin emas kepada 12 perwakilan penerima penghargaan. Penghargaan tersebut diberikan sebagai bentuk apresiasi atas keberhasilan menyelesaikan target operasi utama dan target operasi tambahan dalam penanganan tindak pidana pertanahan.
Kegiatan tersebut turut dihadiri sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN, serta perwakilan Kepolisian RI dan Kejaksaan RI.
