Palu, AMNN.co.id – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menekankan pentingnya percepatan penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) di seluruh wilayah Indonesia, khususnya di Pulau Sulawesi. Dari total kebutuhan nasional sebanyak 2.000 dokumen RDTR, saat ini baru tersusun 695 dokumen. Sementara di Sulawesi, dari target 451 RDTR, masih terdapat kekurangan 361 dokumen.
Hal tersebut disampaikan Nusron dalam Forum Koordinasi Pembangunan Wilayah Berbasis Penataan Ruang Pulau Sulawesi yang berlangsung di Gedung DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, Kamis (10/07/2025).
“Supaya kita tidak saling menyalahkan soal lambatnya penyusunan RDTR, kita harus sharing the pain, sharing the gain, antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah,” ujar Menteri Nusron.
Ia mendorong pembagian tanggung jawab yang seimbang, yakni sepertiga dikerjakan oleh pemerintah pusat (Kementerian ATR/BPN), sepertiga oleh pemerintah provinsi, dan sepertiga oleh pemerintah kabupaten/kota.
Namun karena provinsi tidak memiliki kewenangan menyusun RDTR, Menteri Nusron menyarankan agar dilakukan hibah anggaran dari provinsi ke kabupaten/kota agar proses tetap berjalan sesuai hukum.
“Karena pemerintah provinsi tidak boleh menyusun RDTR, maka nanti kami usulkan mekanismenya adalah hibah dari provinsi kepada kabupaten/kota, supaya legal standing-nya jelas,” tegasnya.
Secara rinci, kekurangan RDTR di Sulawesi meliputi: Sulawesi Utara (59), Sulawesi Tenggara (96), Sulawesi Barat (21), Sulawesi Selatan (111), Sulawesi Tengah (51), dan Gorontalo (23).
Forum ini juga dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko IPK), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), yang membuka acara secara resmi. Ia menggarisbawahi pentingnya kolaborasi antara Badan Informasi Geospasial (BIG), Kementerian ATR/BPN, dan pemangku kepentingan lainnya dalam mendukung penyusunan RDTR yang berkualitas.
“Terima kasih atas kerja keras BIG menghadirkan peta berskala besar 1:5.000. Ini sangat esensial dalam menyusun RDTR yang presisi dan bisa menunjang investasi,” tutur Menko AHY.
Pada kesempatan tersebut, Kepala BIG Muh. Aris Marfai secara simbolis menyerahkan peta dasar skala 1:5.000 kepada lima pemerintah provinsi di Pulau Sulawesi. Pulau ini menjadi wilayah pertama di Indonesia yang seluruh arealnya telah dipetakan secara detail, guna mendukung perizinan, pembangunan, dan mencegah tumpang tindih lahan.
Turut hadir dalam forum ini, Dirjen Tata Ruang Kementerian ATR/BPN Suyus Windayana, Staf Khusus Menteri Bidang Reforma Agraria Rezka Oktoberia, serta jajaran Pejabat Tinggi Pratama Kementerian ATR/BPN dan Kepala Kantor Wilayah BPN Sulawesi Tengah Muhammad Tansri. (PUTRI)
