Ciamis, AMNN.co.id – Pemerintah Desa Karanganyar, Kecamatan Cijeungjing, Kabupaten Ciamis, mengalokasikan anggaran sebesar Rp161 juta dari Dana Desa tahun 2025 untuk program ketahanan pangan. Dana tersebut akan digunakan untuk pengembangan peternakan domba dan budidaya ikan lele menggunakan sistem kolam terpal.
Kepala Desa Karanganyar, Yanto Agus Sonjaya, mengatakan bahwa program ini merupakan bagian dari pemanfaatan 20 persen Dana Desa yang khusus diperuntukkan bagi ketahanan pangan. Tahun ini, total Dana Desa yang diterima oleh Desa Karanganyar mencapai lebih dari Rp800 juta.
“Potensi peternakan domba dan budidaya lele di Karanganyar cukup besar. Program tahun 2022 menunjukkan hasil positif, di mana jumlah kandang domba bertambah dari 15 menjadi 20 unit. Sementara itu, kelompok budidaya lele juga sudah mulai menjalankan proses pemijahan hingga pemasaran,” ujar Yanto saat ditemui, Senin (28/07/2025).
Menurut Yanto, lahan untuk program ini sebagian besar merupakan milik warga yang dapat disewa. Namun, sebelum dana dicairkan, pemerintah desa masih menunggu proposal dan analisis usaha dari Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) setempat.
“Kami tidak ingin program ini hanya berjalan sesaat. Harus ada perencanaan yang matang dan analisa yang jelas agar bisa berkelanjutan dan berdampak langsung bagi masyarakat, terutama yang belum memiliki pekerjaan tetap,” jelasnya.
Musyawarah Desa Khusus (Musdessus) yang membahas program ketahanan pangan ini telah melibatkan berbagai unsur, termasuk pendamping desa, BPD, perangkat desa, serta perwakilan masyarakat. Dalam musyawarah tersebut dibahas pembagian alokasi anggaran, lokasi pelaksanaan, hingga calon pelaku program.
Pemilihan kolam terpal sebagai metode budidaya lele dinilai lebih efisien karena tidak bergantung pada sistem irigasi. “Dengan sistem ini, masyarakat lebih mudah menjalankannya di berbagai lokasi. Harapannya, program ini dapat ditiru oleh warga lainnya,” tambah Yanto.
Di sisi lain, BUMDes Karanganyar saat ini masih dalam tahap pengembangan dan memiliki unit usaha di bidang kerajinan, pertanian, serta jasa. Namun, kontribusi pendapatan BUMDes masih tergolong rendah, berkisar antara Rp1 juta hingga Rp10 juta per bulan.
“Program ini diharapkan bisa menjadi motor penggerak ekonomi desa. Tapi semua harus berbasis data dan analisa yang realistis agar tidak hanya sekadar menggugurkan kewajiban,” tegas Yanto.
Pemerintah Desa Karanganyar menargetkan program ini dapat mulai dilaksanakan paling lambat bulan depan, seiring dengan pencairan Dana Desa tahap kedua. (PUTRI)
