Jakarta, AMNN.co.id – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, mengusulkan kerja sama strategis dengan Kementerian Transmigrasi guna mendukung suksesnya program Kebijakan Satu Peta (One Map Policy).
Kolaborasi ini diharapkan mampu menyelesaikan berbagai persoalan batas tanah di kawasan transmigrasi, termasuk tumpang tindih lahan yang kerap menjadi masalah.
“Kita akan menyelesaikan tiga hal melalui Kebijakan Satu Peta, yakni peta kawasan batas transmigrasi dengan hutan dan Areal Penggunaan Lahan (APL) lainnya, peta bidang tanah di kawasan transmigrasi, serta persoalan tumpang tindih lahan,” kata Nusron Wahid dalam pertemuan di Kantor Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Jumat (10/1/2025).
Sebagai langkah konkret, Kementerian ATR/BPN telah menjalankan Integrated Land Administration and Spatial Planning Project (ILASPP), yang sebelumnya melibatkan Kementerian Kehutanan.
Kini, proyek tersebut diperluas dengan melibatkan Kementerian Transmigrasi untuk meminimalkan konflik antarinstansi, khususnya terkait sertifikasi lahan di kawasan transmigrasi.
Untuk mendukung implementasi Kebijakan Satu Peta, pemerintah juga mendapatkan pendanaan dari World Bank. Nusron Wahid menekankan pentingnya penggunaan dana secara optimal. “Dana ini harus dimanfaatkan agar masalah selesai,” ujarnya.
Sementara itu, Menteri Transmigrasi, Iftitah Sulaiman, menyambut positif kerja sama ini. Menurutnya, isu lahan merupakan masalah krusial yang membutuhkan penyelesaian segera.
“Kami sepakat untuk mendukung program ILASPP dan memohon dukungan penuh dari Kementerian ATR/BPN. Program ini menjadi salah satu prioritas kami dalam menyelesaikan permasalahan lahan,” ujar Iftitah.
Ia juga mengapresiasi upaya Kementerian ATR/BPN dalam memfasilitasi penyelesaian konflik agraria di kawasan transmigrasi.
“Kami berterima kasih kepada Pak Menteri ATR/BPN. Program ini adalah langkah penting untuk menyelesaikan persoalan lahan, dan kami siap menindaklanjutinya dengan aksi nyata,” tambahnya.
Kolaborasi antara kedua kementerian ini diharapkan mampu memperkuat koordinasi dalam tata kelola ruang yang lebih efisien serta menyelesaikan konflik agraria yang menghambat pembangunan.
Pertemuan tersebut juga dihadiri oleh Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan; Kepala Badan Informasi Geospasial (BIG), Muh Aris Marfai; Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang Kemenko Infra, Nazib Faizal; serta jajaran pejabat tinggi dari Kementerian ATR/BPN dan Kementerian Transmigrasi.
Dengan langkah ini, pemerintah berharap dapat menciptakan tata kelola lahan yang lebih baik serta mewujudkan keberhasilan Kebijakan Satu Peta demi mendukung pembangunan kawasan transmigrasi secara berkelanjutan. (PUTRI)
