JAKARTA, AMNN.CO.ID – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menggelar kegiatan Sinkronisasi Program dan Kegiatan Tahun 2027 serta Penyusunan Penjenjangan Kinerja (Pohon Kinerja), Senin (12/1/2026).
Kegiatan yang berlangsung di Hotel Sari Pacific, Jakarta, ini bertujuan memperkuat keselarasan perencanaan dan penganggaran antara pemerintah pusat dan daerah agar capaian kinerja lebih efektif dan berorientasi pada hasil.
Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN, Dalu Agung Darmawan, menegaskan pentingnya konsistensi sinkronisasi program sejak tahap perencanaan awal. Ia berharap penyusunan usulan program tahun 2027 dapat dilakukan secara efektif dan efisien oleh seluruh satuan kerja (satker), tidak sekadar menjadi formalitas administratif.
“Sinkronisasi usulan tahun 2027 perlu segera dilakukan meskipun saat ini masih awal tahun 2026. Perencanaan harus menjadi arahan yang jelas, mulai dari penganggaran hingga evaluasi kinerja,” ujar Dalu Agung Darmawan saat membuka kegiatan secara daring.
Ia juga mengungkapkan bahwa realisasi anggaran Kementerian ATR/BPN Tahun 2025 telah mencapai 95,26 persen. Capaian tersebut menunjukkan pengelolaan anggaran yang relatif optimal, meskipun masih terdapat ruang perbaikan, khususnya pada realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
Untuk Tahun Anggaran 2026, Kementerian ATR/BPN memperoleh pagu anggaran sebesar Rp9,49 triliun. Namun, akibat kebijakan blokir anggaran sebesar Rp564 miliar, pagu efektif menjadi Rp8,93 triliun. Sementara itu, target PNBP Tahun 2026 ditetapkan sebesar Rp3,24 triliun yang sebagian besar bersumber dari layanan pertanahan, tata ruang, dan layanan lainnya.
“Tiap tahun angka ini terus berubah, namun sumber utama penerimaan tetap berasal dari layanan pertanahan dan tata ruang. Karena itu, koordinasi dan kinerja seluruh jajaran harus terus diperkuat,” tegasnya.
Dalam perencanaan Tahun 2027, Dalu menyampaikan bahwa usulan dari seluruh satker telah dialokasikan ke dalam tiga program utama. Target pendapatan direncanakan mencapai Rp3,285 triliun, dengan kontribusi layanan regional mendominasi sebesar 99,7 persen. Hingga 9 Januari 2026, target pendapatan yang telah diinput oleh daerah tercatat sebesar Rp2,956 triliun.
Sementara itu, Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama Kementerian ATR/BPN, Andi Tenri Abeng, menyampaikan bahwa realisasi anggaran kementerian secara umum berada dalam kategori optimal. Namun demikian, masih terdapat sejumlah tantangan yang perlu dievaluasi, seperti keterbatasan waktu dan belum maksimalnya perhitungan sejak tahap awal perencanaan.
“Pada Tahun 2026, kami akan memulai dengan penguatan mitigasi risiko agar pelaksanaan program dan kegiatan dapat berjalan lebih baik,” ujarnya.
Kegiatan ini turut menghadirkan sejumlah pejabat pimpinan tinggi madya sebagai narasumber secara daring. Adapun peserta terdiri atas Kepala Bagian Program dari masing-masing direktorat jenderal serta Kepala Bagian Tata Usaha Kantor Wilayah BPN Provinsi se-Indonesia yang mengikuti kegiatan secara luring.
