JAKARTA, AMNN.CO.ID – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) membuka peluang kerja sama dengan Pemerintah Timor-Leste dalam penguatan kelembagaan dan pengelolaan administrasi pertanahan. Hal tersebut dibahas dalam pertemuan antara Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan, dengan Vice-Minister for Institutional Strengthening, Ministry of Justice Timor-Leste, Paulo Remedios, di Kantor Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Pertemuan tersebut menjadi ajang pertukaran pengetahuan mengenai sistem pengelolaan dan administrasi pertanahan di Indonesia. Selain itu, kedua pihak juga menjajaki peluang kerja sama untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan di masing-masing negara.
Wamen ATR/Waka BPN Ossy Dermawan mengatakan, pertemuan tersebut merupakan kesempatan berharga untuk membangun hubungan kerja sama melalui pertukaran pengalaman dan pengetahuan.
“Pertemuan ini sebagai kesempatan yang sangat berharga. Kami meyakini bahwa kerja sama yang bermakna tidak selalu harus dimulai dengan memiliki sistem yang sama, melainkan dengan adanya kemauan untuk saling memahami, berbagi pengalaman, dan belajar satu sama lain,” ujar Ossy.
Dalam kesempatan itu, Ossy memaparkan tugas dan fungsi Kementerian ATR/BPN dalam penyelenggaraan urusan agraria, administrasi pertanahan, serta penataan ruang. Salah satu tugas utama kementerian tersebut adalah menyelenggarakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 19 Undang-Undang Pokok Agraria.
Ia menjelaskan, sistem pendaftaran tanah di Indonesia secara umum mencakup dua kegiatan utama, yakni pendaftaran tanah untuk pertama kali dan pemeliharaan data pendaftaran tanah. Kedua kegiatan tersebut menjadi fondasi penting dalam memberikan kepastian hukum atas hak kepemilikan tanah masyarakat.
Menurut Ossy, pengalaman Indonesia dalam membangun sistem administrasi pertanahan dapat menjadi referensi bagi negara lain, termasuk Timor-Leste. Karena itu, Kementerian ATR/BPN terbuka untuk melanjutkan diskusi dan pertukaran praktik terbaik di bidang pertanahan.
“Kami terbuka untuk melanjutkan diskusi dan pertukaran praktik-praktik terbaik, khususnya dalam bidang penguatan kelembagaan, regulasi pertanahan, sistem pendaftaran tanah, pengelolaan data pertanahan, serta transformasi pelayanan publik berbasis teknologi,” ungkapnya.
Selain membahas aspek kelembagaan, delegasi Timor-Leste juga menaruh perhatian pada sejumlah persoalan teknis, terutama terkait penyertipikatan dan pendataan sertipikat tanah.
Menanggapi hal tersebut, Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah (PHPT), Asnaedi, memberikan penjelasan mengenai pendataan sertipikat tanah yang diterbitkan sebelum 1997. Ia juga memaparkan berbagai jenis hak atas tanah yang berlaku di Indonesia, di antaranya Hak Guna Usaha (HGU) dan Hak Guna Bangunan (HGB).
Sementara itu, Paulo Remedios yang hadir didampingi Duta Besar Timor-Leste untuk Indonesia, Roberto Sarmento de Oliveira Soares, menyampaikan apresiasi atas kesempatan berdiskusi serta penjelasan yang diberikan jajaran Kementerian ATR/BPN.
Ia menilai, meskipun Indonesia dan Timor-Leste memiliki sistem serta kerangka regulasi pertanahan yang berbeda, pengalaman Indonesia dapat menjadi bahan referensi bagi Timor-Leste dalam mengembangkan tata kelola pertanahan.
Paulo juga berharap komunikasi dan koordinasi antara kedua negara dapat terus berlanjut. Menurutnya, pertukaran pengalaman tersebut memberikan wawasan dan pengetahuan yang bermanfaat bagi Timor-Leste, khususnya dalam penguatan kelembagaan dan penyelenggaraan administrasi pertanahan.
Melalui pertemuan ini, diharapkan hubungan kerja sama Indonesia dan Timor-Leste di bidang pertanahan dapat semakin berkembang, terutama dalam mendorong tata kelola administrasi pertanahan yang lebih efektif, transparan, dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.
