Jakarta, AMNN.co.id – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, mendapat dukungan luas atas langkah tegasnya dalam menangani polemik pagar laut yang mencuat sejak awal 2025. Berbagai pihak menilai kebijakan ini sebagai langkah positif dalam menyelesaikan persoalan pertanahan.
Mantan Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Polri, Susno Duadji, turut menyatakan dukungannya terhadap kebijakan Kementerian ATR/BPN. Dalam sesi telekonferensi yang digelar oleh Sindo Prime di Sindo News TV pada Selasa (4/2/2025), Susno menyampaikan apresiasinya atas keterbukaan kementerian dalam mengungkap permasalahan ini.
“Kita patut berterima kasih dan memberikan penghargaan setinggi-tingginya kepada Kementerian ATR/BPN, karena mereka yang pertama kali berani membuka masalah ini,” ujar Susno.
Ia juga memuji sikap transparan Menteri Nusron dalam memberikan informasi kepada masyarakat, mulai dari pemeriksaan sertifikat hingga gelar perkara yang tengah berlangsung. Menurutnya, dengan pendekatan ini, persoalan pertanahan di daerah lain juga berpotensi ditangani dengan serius.
“Kita percaya kepada kementerian ini, bahwa nantinya persoalan-persoalan pertanahan di tempat lain pun akan diusut seperti ini,” tambahnya.
Susno juga menekankan pentingnya keterlibatan pihak lain, termasuk Pemerintah Provinsi Banten dan Pemerintah Kabupaten Tangerang, untuk turut mengambil langkah tegas dalam menyelesaikan polemik ini.
“Bertindak, masa Kementerian ATR/BPN saja yang berani. Ini bukan lagi tuntutan, tapi kewajiban,” tegasnya.
Senada dengan Susno, Kepala Biro Hubungan Masyarakat Kementerian ATR/BPN, Harison Mocodompis, menyampaikan bahwa dukungan dari berbagai pihak sangat diperlukan agar penyelesaian kasus ini berjalan lancar.
“Sebenarnya kalau semua bersikap kooperatif dan terbuka, proses ini akan lebih terang-benderang dan masyarakat dapat melihat perjalanan kasus ini secara jelas,” ujarnya.
Sementara itu, perwakilan nelayan, Kholid, yang turut hadir dalam telekonferensi, berharap agar penyelesaian polemik pagar laut dilakukan secara transparan dan adil sesuai aturan hukum yang berlaku.
“Pihak pemerintah harus mengambil langkah tegas, melakukan yang sebenar-benarnya, sesuai dengan aturan hukum yang berlaku,” katanya.
Langkah-langkah yang diambil Kementerian ATR/BPN mendapat sorotan positif dan diharapkan dapat memberikan solusi nyata bagi masyarakat, terutama mereka yang terdampak oleh polemik pagar laut ini. (PUTRI)
