Irjen ATR/BPN Tekankan Pengawasan Preventif untuk Cegah Penyimpangan Urusan Pertanahan

Nasional1 Dilihat

JAKARTA, AMNN.CO.ID – Inspektorat Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) memperkuat pengawasan internal melalui pendekatan preventif guna mencegah penyimpangan dan penyalahgunaan kewenangan dalam penyelenggaraan urusan pertanahan.

Langkah tersebut dilakukan untuk mewujudkan tata kelola organisasi yang akuntabel, profesional, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Inspektur Jenderal (Irjen) ATR/BPN, Wahyu Widada, menegaskan bahwa fungsi pengawasan tidak boleh hanya berfokus pada penemuan kesalahan, tetapi juga harus mampu mengidentifikasi potensi risiko serta mencegah terjadinya penyimpangan sejak dini.

Hal itu disampaikannya dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pencegahan dan Penyelesaian Tindak Pidana Pertanahan Tahun 2026 yang digelar di Jakarta, Kamis (12/11/2026).

“Fungsi pengawasan tidak boleh hanya berorientasi pada penemuan kesalahan. Kita harus mampu mengidentifikasi potensi risiko, mencegah terjadinya penyimpangan, dan memberikan rekomendasi perbaikan yang konkret,” tegas Wahyu.

Menurutnya, pengawasan yang berorientasi pada pencegahan merupakan bagian penting dalam membangun tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Melalui identifikasi risiko serta pemberian rekomendasi perbaikan, setiap unit kerja di lingkungan ATR/BPN diharapkan dapat mengantisipasi berbagai persoalan sekaligus meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan pelayanan pertanahan.

Selain memperkuat pengawasan internal, Wahyu juga mengingatkan seluruh jajaran Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi dan Kementerian ATR/BPN untuk senantiasa menjaga integritas dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab.

Ia menegaskan, seluruh aparatur harus bekerja secara profesional serta tidak memberikan ruang bagi praktik percaloan, penyalahgunaan kewenangan, maupun intervensi yang bertentangan dengan ketentuan.

“Setiap aparatur harus bekerja secara profesional dan berintegritas. Tidak boleh ada ruang bagi praktik percaloan, penyalahgunaan kewenangan, maupun intervensi yang bertentangan dengan ketentuan,” ujarnya.

Wahyu berharap, pengawasan yang mengedepankan pencegahan dan didukung integritas seluruh jajaran dapat mendorong terciptanya sistem kerja ATR/BPN yang semakin akuntabel dan profesional.

Upaya tersebut juga diharapkan mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi ATR/BPN sekaligus memastikan pelayanan pertanahan berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dalam kesempatan itu, Wahyu turut mengingatkan seluruh jajaran bahwa keberhasilan pelaksanaan tugas bukan ditentukan oleh keunggulan individu, melainkan oleh kerja sama dalam mencapai tujuan bersama, terutama dalam menghadirkan keadilan bagi masyarakat.

“Kita harus berada di garis terdepan untuk memastikan hadirnya rasa keadilan di dalam masyarakat. Tidak penting siapa yang lebih hebat karena keberhasilan adalah ketika suatu tujuan dapat kita capai bersama. Pemenangnya adalah rakyat,” pungkasnya.