Jakarta, AMNN.co.id – Komisi II DPR RI telah menyetujui pagu anggaran Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) untuk Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp4,4 triliun. Kesepakatan ini dicapai dalam Rapat Kerja Komisi II DPR RI yang digelar di Jakarta pada Rabu, 12 Februari 2025, setelah proses efisiensi dilakukan.
Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, dalam laporannya kepada Komisi II DPR RI menyatakan bahwa anggaran sebelum efisiensi mencapai Rp6,45 triliun.
“Setelah proses efisiensi, kami berhasil menghemat Rp2 triliun atau sekitar 31,17 persen, sehingga anggaran yang ditetapkan sebesar Rp4,44 triliun,” ungkap Nusron.
Ia menjelaskan bahwa efisiensi dilakukan untuk memastikan anggaran dialokasikan secara optimal, terutama pada program-program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran.
Nusron menambahkan, langkah ini merupakan bagian dari upaya refocusing anggaran, dengan tujuan mendukung program prioritas yang lebih efisien.
“Salah satu bentuk efisiensi adalah pemanfaatan fasilitas gedung Kementerian ATR/BPN di Cikeas, yang lengkap dengan kamar tidur dan ruang rapat, sehingga tidak perlu lagi menyewa hotel yang memakan biaya lebih besar,” ujar Nusron.
Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda, menyambut baik langkah efisiensi tersebut. Menurutnya, efisiensi anggaran penting untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan negara.
“Ini menunjukkan bahwa manajemen anggaran di kementerian dan lembaga semakin baik, dan efisiensi memerlukan kreativitas dalam mengoptimalkan sumber daya yang ada,” jelas Rifqinizamy.
Rapat ini juga dihadiri oleh Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN Ossy Dermawan, Sekretaris Jenderal Suyus Windayana, Direktur Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang Virgo Eresta Jaya, Kepala Biro Humas Harison Mocodompis, dan Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama Andi Tenri Abeng. (PUTRI)
