Dinkes Ciamis Perkuat Jejaring Lintas Sektor, Targetkan Zero AKI, AKB, dan Stunting

Kesehatan4 Dilihat

CIAMIS, AMNN.CO.ID – Penanganan kesehatan ibu dan anak di Kabupaten Ciamis tidak bisa hanya bertumpu pada pelayanan puskesmas dan rumah sakit. Keterlibatan pemerintah daerah, lembaga pendidikan, organisasi masyarakat, hingga sektor swasta diperlukan untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu, kematian bayi, dan stunting. Hal itu menjadi fokus Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis dalam memperkuat jejaring program Kesehatan Ibu dan Anak (KIA), Gizi, serta Kesehatan Reproduksi (Kespro), Rabu (18/11/2026).

Penguatan koordinasi tersebut melibatkan berbagai pemangku kepentingan untuk menyatukan langkah dalam mendukung target nasional berupa zero angka kematian ibu (AKI), zero angka kematian bayi (AKB), dan zero stunting.

Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis, dr. Eni Rochaeni, menjelaskan bahwa ketiga program tersebut memiliki keterkaitan erat dalam menentukan kualitas kesehatan masyarakat. Karena itu, penanganannya perlu dilakukan secara berkesinambungan, mulai dari kesehatan reproduksi pada usia remaja hingga pendampingan selama kehamilan, persalinan, dan tumbuh kembang anak.

Menurut Eni, pencegahan berbagai risiko kesehatan harus dimulai jauh sebelum seorang perempuan memasuki masa kehamilan. Edukasi kesehatan reproduksi sejak remaja menjadi salah satu langkah penting untuk mempersiapkan generasi yang lebih sehat.

“Tujuan utama jejaring ini adalah mewujudkan zero AKI, zero AKB, dan zero stunting. Karena itu, perhatian terhadap kesehatan reproduksi harus dimulai sejak remaja agar ketika memasuki usia pernikahan dan kehamilan, berbagai risiko kesehatan dapat dicegah sejak dini,” jelasnya.

Dalam kegiatan tersebut, sejumlah unsur dilibatkan, mulai dari organisasi perangkat daerah (OPD), Dinas Sosial, Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra), Bapperida, hingga fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah dan swasta.

Sebanyak 37 puskesmas di Kabupaten Ciamis turut masuk dalam jejaring koordinasi. Selain itu, rumah sakit, klinik, perguruan tinggi seperti Universitas Galuh dan STIKes, serta mitra lainnya, termasuk BJB, Pegadaian, dan Baznas, diharapkan ikut memperluas dukungan terhadap masyarakat.

BACA JUGA:  Disnakan Ciamis Ajak Masyarakat Terapkan Standar Kurban ASUH

Kolaborasi tersebut terutama diarahkan untuk memastikan kelompok rentan, termasuk ibu hamil yang membutuhkan pendampingan khusus, memperoleh akses pelayanan kesehatan secara memadai.

Salah satu hal yang menjadi perhatian Dinkes Ciamis adalah perbedaan data sasaran ibu hamil antara catatan administrasi dan kondisi yang diperkirakan terjadi di lapangan.

Eni mengungkapkan, data dari Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) masih menunjukkan angka yang cukup jauh dibandingkan perkiraan jumlah ibu hamil berdasarkan kondisi riil di Kabupaten Ciamis.

Ia mencontohkan, jumlah ibu hamil diperkirakan mencapai sekitar 13.000 orang setiap tahun. Sementara itu, data Pusdatin menunjukkan angka berkisar 17.000 hingga 18.000 orang.

Selisih tersebut dinilai perlu ditindaklanjuti melalui penyelarasan data bersama Badan Pusat Statistik (BPS) dan BPJS Kesehatan agar perencanaan program maupun evaluasi pelayanan memiliki dasar yang lebih akurat.

“Perbedaan data ini cukup tinggi. Karena itu, kami ingin menyamakan persepsi dan melakukan sinkronisasi bersama BPS serta BPJS agar data sasaran lebih sesuai dengan kondisi sebenarnya,” ungkapnya.

Menurut Eni, akurasi data menjadi salah satu faktor penting dalam mengukur capaian pelayanan kesehatan. Pendataan harus mencakup seluruh kelompok sasaran, mulai dari ibu hamil, ibu bersalin, bayi, balita, anak usia sekolah, hingga remaja.

Sementara itu, perkembangan indikator kesehatan ibu dan anak di Kabupaten Ciamis menunjukkan sejumlah kemajuan. Dalam kurun waktu dua tahun terakhir, angka kematian bayi dilaporkan mengalami penurunan sekitar 30 persen.

Adapun jumlah kematian ibu selama periode yang sama tercatat sebanyak 14 kasus berdasarkan data yang disampaikan Eni.

BACA JUGA:  BPJS Kesehatan Mulai Data Kepesertaan JKN Relawan SPPG Kota Tasikmalaya 

Meski terdapat perkembangan positif, Dinkes menilai angka tersebut masih menjadi pekerjaan rumah yang harus ditangani secara serius. Target yang ingin dicapai bukan sekadar menurunkan jumlah kasus, melainkan memastikan tidak ada lagi kematian ibu dan bayi.

“Alhamdulillah, dalam dua tahun terakhir jumlahnya sudah relatif rendah. Namun, tentu kita tidak boleh berpuas diri. Target kita tetap zero, sehingga diperlukan koordinasi dan kolaborasi dari seluruh pihak,” katanya.

Di sisi lain, tantangan penanganan ibu hamil kini tidak hanya berkaitan dengan persoalan obstetri, seperti perdarahan saat persalinan maupun keterlambatan penanganan medis. Penyakit penyerta atau non-obstetri juga menjadi faktor yang membutuhkan perhatian lebih besar.

Eni menyebutkan beberapa kondisi yang berisiko terhadap kesehatan ibu hamil, di antaranya tuberkulosis (TB), hipertensi, dan diabetes.

Kondisi tersebut membutuhkan pengawasan medis secara lebih intensif. Oleh sebab itu, Dinkes Ciamis terus mendorong penguatan pendampingan bagi ibu hamil berisiko tinggi dengan melibatkan dokter spesialis obstetri dan ginekologi (obgyn) serta dokter spesialis anak.

“Kalau sebelumnya persoalan yang banyak menjadi perhatian adalah perdarahan dan keterlambatan penanganan persalinan, sekarang tantangannya juga berasal dari penyakit tidak menular, seperti diabetes dan hipertensi. Karena itu, pendampingan terhadap ibu hamil berisiko harus semakin diperkuat,” jelasnya.

Selain faktor medis, persoalan administrasi dan pembiayaan juga masih menjadi kendala bagi sebagian ibu hamil. Di antaranya adalah belum terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan maupun adanya permasalahan administrasi kependudukan.

Eni menekankan bahwa kendala tersebut harus diketahui sejak dini agar tidak menghambat ibu hamil ketika membutuhkan pelayanan kesehatan, terutama menjelang persalinan.

Salah satu langkah yang didorong adalah mengoptimalkan pendataan melalui Posyandu dengan pendekatan enam Standar Pelayanan Minimal (SPM). Melalui pemantauan di tingkat masyarakat, keberadaan ibu hamil beserta kebutuhan pelayanannya diharapkan dapat teridentifikasi lebih cepat.

BACA JUGA:  Kemenag Ciamis Targetkan Data Wakaf dan Zakat Lebih Akurat

Apabila ditemukan ibu hamil yang belum memiliki jaminan kesehatan atau mengalami persoalan administrasi, koordinasi dengan instansi terkait perlu segera dilakukan.

“Begitu diketahui ada ibu hamil yang membutuhkan bantuan, harus segera dikoordinasikan. Jika belum memiliki BPJS atau terkendala administrasi kependudukan, pihak terkait bisa bergerak sejak awal. Jangan sampai persoalan tersebut baru diketahui ketika ibu sudah akan melahirkan,” ujarnya.

Dalam hal ini, Tim Penggerak PKK juga diharapkan berperan aktif membantu pemantauan di lingkungan masyarakat. Kedekatan kader dengan warga dinilai dapat mempermudah identifikasi ibu hamil yang membutuhkan perhatian maupun pendampingan.

Dinkes Ciamis juga mendorong agar setiap ibu hamil mendapatkan pemeriksaan antenatal care (ANC) secara rutin. Pemeriksaan sejak awal kehamilan diperlukan untuk memantau kondisi ibu dan janin sekaligus mendeteksi kemungkinan komplikasi yang membutuhkan penanganan khusus.

Koordinasi lintas wilayah turut menjadi perhatian, terutama dalam pencatatan kasus kematian ibu. Eni menjelaskan, mobilitas penduduk membuat sebagian warga ber-KTP Ciamis bekerja atau tinggal di luar daerah.

Apabila terjadi kasus kematian ibu terhadap warga tersebut di daerah lain, kasusnya tetap dapat masuk dalam pencatatan Kabupaten Ciamis sesuai ketentuan yang berlaku.

Karena itu, kepedulian masyarakat dan koordinasi antarlembaga dinilai menjadi bagian penting dalam memastikan tidak ada ibu hamil yang luput dari pemantauan.

“Yang terpenting adalah semua pihak memiliki kepedulian. Ketika mengetahui ada ibu hamil di wilayahnya, segera pastikan mendapatkan pemeriksaan dan pelayanan kesehatan. Kalau dikawal sejak awal, berbagai risiko dan penyulit kehamilan bisa diantisipasi lebih cepat,” pungkasnya. (PUTRI)