JAKARTA, AMNN.CO.ID – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) melakukan penertiban terhadap 11 perusahaan yang terindikasi terlibat dalam kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Penertiban dilakukan melalui evaluasi dan pengkajian terhadap Hak Guna Usaha (HGU) perusahaan, dengan sejumlah rekomendasi, mulai dari pencabutan seluruh atau sebagian HGU hingga tidak diperpanjang maupun diperbarui.
Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, mengatakan rekomendasi penertiban tersebut merupakan tindak lanjut atas koordinasi dengan Bareskrim Polri. Dari hasil koordinasi itu, terdapat 11 perusahaan pemegang HGU yang direkomendasikan untuk ditindaklanjuti.
“Kami sampaikan bahwa ada 11 perusahaan berbasis HGU yang direkomendasikan oleh Kabareskrim untuk dicabut HGU-nya. Kalau dilihat dari beneficial ownership-nya, dari 11 PT tersebut ada yang berasal dari Korea Selatan, Malaysia, dan Singapura. Investor atau pemegang sahamnya juga ada beberapa dari dalam negeri yang belum bisa kami sebutkan namanya di sini,” ujar Nusron dalam konferensi pers Rapat Koordinasi Evaluasi Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan dan Pemegang HGU di Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Polkam), Jakarta, Senin (9/11/2026).
Nusron menjelaskan, berdasarkan hasil analisis ATR/BPN, penanganan terhadap perusahaan-perusahaan tersebut dikelompokkan ke dalam lima klaster sesuai dengan kondisi lahan, kelengkapan sarana dan prasarana, serta riwayat kejadian kebakaran.
Klaster pertama mencakup empat bidang HGU yang direkomendasikan untuk dicabut seluruhnya. Rinciannya, HGU seluas 4.000 hektare atas nama PT MIB di Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan; HGU seluas 11.558,11 hektare atas nama PT RKA di Kabupaten Melawi, Kalimantan Barat; serta dua bidang HGU atas nama PT SKM di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, masing-masing seluas 5.355,33 hektare dan 2.360,81 hektare.
Rekomendasi pencabutan tersebut didasarkan pada sejumlah pertimbangan, di antaranya luas lahan terbakar yang mencapai lebih dari 50 persen, ketidaksesuaian sarana dan prasarana, kejadian kebakaran berulang, serta pelanggaran terhadap ketentuan dalam surat keputusan pemberian hak.
Klaster kedua menyasar eks HGU PT BSLT seluas 2.300 hektare di Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat. HGU tersebut diketahui telah berakhir pada 2020 dan tidak akan diperpanjang, diperbarui, maupun ditata kembali.
Keputusan tersebut mempertimbangkan ketidaksesuaian sarana dan prasarana serta riwayat kejadian kebakaran yang berulang di wilayah tersebut.
Pada klaster ketiga, ATR/BPN memutuskan tidak mempertimbangkan pemberian HGU kepada tiga perusahaan yang haknya belum diterbitkan.
Ketiga perusahaan tersebut adalah PT ANI dengan luas lahan 5.246 hektare di Kabupaten Landak, PT BOS seluas 4.750 hektare di Kabupaten Kapuas Hulu, dan PT AER seluas 5.134 hektare di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat.
Selain tidak memberikan HGU, ATR/BPN akan berkoordinasi dengan Kementerian Pertanian untuk mempertimbangkan pencabutan izin usaha perkebunan ketiga perusahaan tersebut.
Klaster keempat mencakup PT SAE yang memiliki HGU seluas 1.510,2639 hektare di Kabupaten Landak, Kalimantan Barat. Terhadap perusahaan ini, ATR/BPN merekomendasikan pencabutan sebagian HGU.
Pertimbangannya, luas lahan yang terbakar tidak mencapai 50 persen dan ditemukan ketidaksesuaian sarana serta prasarana.
Sementara itu, klaster kelima mencakup tiga perusahaan yang status pencabutan sebagian atau seluruh HGU-nya masih memerlukan pendalaman lebih lanjut.
Ketiga perusahaan tersebut meliputi PT STP dengan dua bidang HGU masing-masing seluas 129,5500 hektare dan 286,9900 hektare; PT API dengan HGU seluas 1.263,35 hektare dan 4.154,94 hektare; serta PT JMS dengan HGU seluas 4.928,7000 hektare dan 521,8700 hektare.
Pendalaman dilakukan untuk memastikan validitas data yang akan menjadi dasar penentuan keputusan, baik berupa pencabutan sebagian maupun seluruh HGU.
Nusron menegaskan, setiap tindakan administratif terhadap hak atas tanah harus memiliki dasar hukum yang jelas dan didukung hasil pemeriksaan yang dapat dipertanggungjawabkan.
Penanganan kasus tersebut mengacu pada sejumlah regulasi, antara lain Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021, Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan, serta Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 15 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelepasan atau Pembatalan Hak Guna Usaha atau Hak Pakai pada Lahan yang Terbakar.
Adapun proses penanganan dilakukan melalui sejumlah tahapan, mulai dari pengkajian awal, gelar kasus awal, penelitian dan kajian hasil penelitian, ekspose hasil penelitian, rapat koordinasi, hingga gelar kasus akhir dan penyusunan rekomendasi penyelesaian kasus.
Nusron menyebutkan, hasil kajian dan data pendukung telah disampaikan. Saat ini, proses selanjutnya tinggal menyiapkan draf surat keputusan (SK).
“Data-data tersebut sudah kami sampaikan dan selanjutnya tinggal masalah penyusunan draf SK. Akan kami umumkan segera,” ungkapnya.
Rapat koordinasi tersebut dipimpin Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Dudung Abdurachman. Kegiatan ini turut dihadiri sejumlah kepala badan, wakil menteri, serta perwakilan jajaran Kabinet Merah Putih.
Menteri Nusron hadir didampingi sejumlah pejabat pimpinan tinggi madya dan pratama di lingkungan Kementerian ATR/BPN.
