Ciamis, AMNN.co.id – Kabupaten Ciamis masih menghadapi pekerjaan rumah besar dalam penanganan stunting. Berdasarkan hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2024, prevalensi stunting di Ciamis tercatat sebesar 20,3 persen.
Angka tersebut memang menunjukkan penurunan dibanding tahun 2023 yang berada di angka 25,4 persen. Namun, penurunan 5,1 persen itu dinilai belum cukup signifikan. Pemerintah daerah menargetkan prevalensi stunting bisa ditekan hingga 14 persen pada 2025 sesuai target nasional
Plt Kepala Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga DP2KBP3A Ciamis, Dede Iyet Rohaeti, mengakui masih banyak keluarga berisiko stunting yang belum mendapat intervensi memadai.
“Memang penurunan kita belum optimal. Masih ada keluarga yang belum tersentuh program intervensi, padahal mereka rentan melahirkan anak stunting,” ujar Dede, Rabu (27/8/2025).
Peran Desa Jadi Kunci
Dede menekankan pentingnya keterlibatan semua pihak dalam percepatan penurunan stunting. Menurutnya, program yang selama ini berjalan cenderung umum dan tidak selalu tepat sasaran. Karena itu, pihaknya mendorong pendataan by name by address agar intervensi benar-benar menyentuh keluarga yang membutuhkan.
“Desa adalah pihak yang paling dekat dengan masyarakat. Kalau ada keluarga miskin, kurang pengetahuan gizi, atau lemah dari sisi ekonomi, segera melakukan intervensi bersama lintas sektor,” tegasnya.
Intervensi itu, lanjut Dede, bisa berupa edukasi gizi, bantuan ekonomi, hingga dukungan layanan kesehatan. Bahkan, jika keluarga tersebut tidak mampu, bisa dilakukan kolaborasi dengan masyarakat mampu (aghniya) melalui semangat gotong royong.
Alokasi Anggaran Rp7,19 Miliar
Untuk tahun 2025, DP2KBP3A Ciamis mengalokasikan anggaran Rp7,19 miliar untuk pencegahan dan penanganan stunting. Dana itu sebagian besar digunakan untuk operasional 2.841 Tenaga Pendamping Keluarga (TPK) yang tersebar di seluruh wilayah Ciamis.
TPK memiliki tugas mendampingi keluarga berisiko, memberikan edukasi, serta memastikan kesehatan ibu hamil, balita, dan remaja tetap terpantau. Namun, Dede mengingatkan bahwa anggaran besar tidak otomatis menjamin keberhasilan.
“Sekarang kami tekankan agar pendampingan lebih nyata di lapangan, bukan sekadar laporan di aplikasi. TPK harus turun langsung dan memastikan perubahan perilaku keluarga,” tambahnya. (PUTRI)
