Banjarbaru, AMNN.co.id – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menyukseskan program-program strategis Kementerian ATR/BPN.
Hal ini disampaikan dalam Rapat Koordinasi Pemerintah Daerah se-Kalimantan Selatan yang digelar di Gedung Idham Chalid, Kantor Gubernur Kalimantan Selatan, Kamis (31/7/2025).
Dalam paparannya, Menteri Nusron menjelaskan bahwa kementeriannya memiliki empat program utama, yakni kebijakan dan layanan pertanahan, Reforma Agraria, pengadaan tanah untuk proyek strategis nasional, serta kebijakan dan layanan tata ruang.
Ia menegaskan bahwa keempat program tersebut membutuhkan peran aktif dari pemerintah daerah.
“Kami tidak bisa bekerja sendiri. Tidak bisa membuat sertipikat tanah tanpa ada surat keterangan dari desa atau kelurahan. Kalau surat keterangannya salah, maka sertipikatnya pun pasti salah,” tegas Nusron.
Ia juga menyoroti pentingnya dukungan daerah dalam pengadaan tanah dan penyusunan tata ruang, yang menjadi kewenangan kabupaten dan kota.
Menurutnya, kebijakan pertanahan berlaku di seluruh wilayah, namun Reforma Agraria hanya relevan di daerah yang mengalami ketimpangan penguasaan lahan. Sementara pengadaan tanah hanya dilakukan di lokasi proyek strategis nasional tertentu.
Menteri Nusron menyebut bahwa kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah bukan lagi pilihan, tetapi menjadi kebutuhan mendesak, terutama di wilayah seperti Kalimantan Selatan. Di provinsi ini, terdapat kawasan hutan seluas 1,6 juta hektare dan Areal Penggunaan Lain (APL) seluas 2,05 juta hektare, yang sebagian besar belum terpetakan dan belum memiliki sertipikat.
“Ini semua adalah pekerjaan rumah bersama,” ujarnya.
Rapat koordinasi ini turut dihadiri Ketua Komisi II DPR RI, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda. Menteri Nusron juga didampingi oleh Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol, Harison Mocodompis, serta Kepala Kanwil BPN Provinsi Kalimantan Selatan, Abdul Azis, beserta jajaran. Hadir pula Gubernur, Bupati, dan Wali Kota se-Kalimantan Selatan. (PUTRI)
